Thailand dan Vietnam menegaskan penguatan hubungan pertahanan dalam Dialog Kebijakan Pertahanan Thailand-Vietnam keenam yang digelar di Bangkok pada Maret 2025. Pertemuan itu menyoroti perkembangan hubungan kedua negara yang kini bergerak menuju kemitraan kooperatif, setelah pada era Perang Dingin sempat diwarnai pertempuran perbatasan.

Dialog tersebut dipimpin Jenderal Sanitchanog Sangkachantra, sekretaris pertahanan permanen Thailand, dan Letnan Jenderal Senior Hoang Xuan Chien, wakil menteri pertahanan Vietnam. Keduanya menekankan pentingnya kerja sama untuk menghadapi tantangan keamanan regional dan transnasional, termasuk keamanan maritim, ancaman siber, kejahatan lintas negara, serta meningkatnya ancaman militer eksternal terhadap Asia Tenggara.

Dalam pembahasan, kedua pihak kembali menegaskan peran ikatan pertahanan dalam menjaga stabilitas kawasan, sekaligus menekankan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai kerangka kerja sama regional.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah situasi di Laut Cina Selatan—yang di Vietnam dikenal sebagai Laut Timur. Thailand dan Vietnam menyuarakan dukungan terhadap kebebasan navigasi serta kepatuhan pada hukum internasional. Ketegangan di kawasan tersebut meningkat seiring tindakan agresif Beijing untuk menegaskan klaim teritorialnya yang disebut sewenang-wenang dan ilegal di perairan kaya sumber daya itu.

Kementerian Pertahanan Vietnam menyatakan posisi Hanoi tetap konsisten agar semua pihak mematuhi praktik dan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Vietnam juga menyerukan penerapan “Pedoman Perilaku substansial dan efektif” di Laut Timur.

Di bidang kerja sama maritim, Bangkok dan Hanoi memperkuat koordinasi melalui sejumlah langkah. Pada September 2024, Pusat Komando Penegakan Hukum Maritim Thailand dan Pasukan Penjaga Pantai Vietnam menandatangani perjanjian mengenai patroli gabungan, pembagian informasi intelijen, serta pencarian dan penyelamatan terkoordinasi untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, dan pembajakan. Pada awal April 2025, angkatan laut kedua negara juga menyelesaikan patroli gabungan tahunan ke-51 di sepanjang perbatasan laut mereka.

Selain isu maritim, kedua negara menyoroti meningkatnya ancaman siber, termasuk pelanggaran data dan spionase yang didukung negara. Thailand dan Vietnam terlibat dalam upaya yang dipimpin ASEAN untuk meningkatkan ketahanan siber dan melindungi sistem militer yang sensitif.

Isu kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, imigrasi ilegal, dan terorisme lintas perbatasan turut mendorong penguatan pembagian informasi dan koordinasi strategi penegakan hukum. Sejak Desember 2023, kedua negara memperdalam kolaborasi melalui berbagai platform seperti Interpol dan menyatakan komitmen untuk mencegah wilayah mereka dimanfaatkan pihak ketiga guna memicu permusuhan dan konflik satu sama lain.

Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Vietnam, Hoang Xuan Chien juga menegaskan prinsip strategis Vietnam yang lebih luas, termasuk kebijakan luar negeri “independensi, kemandirian, perdamaian, kerja sama, pembangunan, multilateralisasi, dan diversifikasi hubungan.”

Pertemuan di Bangkok turut memperluas kerja sama pendidikan pertahanan, pelatihan, dan kegiatan militer gabungan. Kedua negara sepakat mendorong pertukaran perwira, meningkatkan pertukaran delegasi tingkat tinggi, serta memperdalam kolaborasi antarmatra militer.

Pada Maret, Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai juga menegaskan kembali komitmen Bangkok untuk memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah bidang utama, termasuk keamanan siber dan penanganan kejahatan lintas perbatasan.