Persaingan Amerika Serikat dan China di kawasan Asia-Pasifik kian menguat dalam beberapa tahun terakhir. Rivalitas dua kekuatan besar ini merambah berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan teknologi hingga pengaruh politik. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN turut menghadapi konsekuensi dan tekanan geopolitik yang tidak kecil.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), Indonesia menunjukkan kecenderungan memilih posisi yang berhati-hati: menjaga hubungan baik dengan kedua negara tanpa secara terbuka memihak salah satu. Pendekatan ini kerap disebut sebagai strategi hedging dalam politik luar negeri, yakni upaya membatasi risiko dari perubahan keseimbangan kekuatan sekaligus tetap membuka peluang kerja sama.
Dalam konsepnya, hedging berbeda dari balancing yang menekankan upaya melawan kekuatan yang dianggap mengancam, maupun bandwagoning yang berarti bergabung dengan kekuatan dominan. Strategi hedging dipandang lebih fleksibel karena memungkinkan suatu negara meraih manfaat dari berbagai pihak, sambil berupaya meminimalkan potensi kerugian jika rivalitas memburuk.
Bagi Indonesia, strategi ini dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dipegang sejak era Sukarno. Jika pada masa Perang Dingin tantangannya adalah tidak terseret ke dalam blok Barat atau Timur, maka dalam konteks saat ini Indonesia menghadapi situasi berbeda: bagaimana tidak terjepit dalam persaingan AS-China yang semakin tajam.
Salah satu contoh yang menonjol terlihat pada masa pandemi COVID-19. Ketika negara-negara berlomba memperoleh vaksin, pemerintah Indonesia memilih bekerja sama dengan China sebagai mitra utama. Indonesia mengimpor jutaan dosis vaksin Sinovac dan juga menjadi lokasi uji klinis fase III vaksin tersebut.
Keputusan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk kemampuan China menyediakan vaksin lebih cepat dan dalam jumlah besar dibanding negara-negara Barat, serta faktor harga yang dinilai lebih terjangkau. Dari sisi diplomasi, kerja sama vaksin turut memperkuat hubungan bilateral Indonesia-China yang selama ini juga dekat dalam aspek ekonomi.
Namun, sikap tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia mengikuti China dalam seluruh isu. Dalam konteks keamanan regional, Indonesia disebut tidak otomatis mendukung posisi China. Perbedaan ini kerap dibandingkan dengan negara-negara seperti Kamboja atau Laos yang dinilai lebih condong memberikan dukungan luas kepada China dalam berbagai hal.
Gambaran tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia pada era Jokowi berupaya mempertahankan ruang gerak diplomasi di tengah rivalitas dua kekuatan besar, dengan mengombinasikan kerja sama pragmatis dan kehati-hatian politik agar tidak terikat pada satu kubu.
