Studi terbaru menunjukkan sekitar 80 persen resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam satu dekade terakhir berkaitan dengan konflik di Afrika. Temuan ini dinilai memperkuat desakan internasional agar benua tersebut memperoleh kursi permanen di organ PBB yang menangani isu perdamaian dan keamanan global.
Riset Oxfam mencatat, dari 437 resolusi yang terkait 23 krisis berkepanjangan di berbagai belahan dunia, sebanyak 354 resolusi berfokus pada situasi di Afrika. Namun, hingga kini Afrika tidak memiliki kursi tetap maupun hak veto di Dewan Keamanan.
Lonjakan konflik di Afrika disebut dipicu sejumlah faktor, antara lain lemahnya tata kelola pemerintahan, kesenjangan sosial-ekonomi, serta dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap stabilitas kawasan.
Sejak 2016, jutaan orang dilaporkan tewas dan hampir 46 juta lainnya mengungsi. Selain itu, sekitar 120 juta orang di 26 negara Afrika menghadapi krisis pangan akut.
Dalam laporan yang sama, Afrika disebut menyumbang sekitar 40 persen bentrokan aktif di dunia dan menjadi lokasi hampir setengah kelompok bersenjata global. Lima negara yang disebut sebagai episentrum konflik berkepanjangan adalah Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Nigeria, Sudan, dan Sudan Selatan.
Direktur Oxfam Afrika, Fati N'zi-Hassane, menilai ketiadaan kursi permanen bagi Afrika mencerminkan ketimpangan kronis dalam pengambilan keputusan global. Menurutnya, situasi ini turut membuat sejumlah resolusi sulit diimplementasikan karena tidak selalu selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan, keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan global perlu melibatkan keterwakilan Afrika yang memadai, serta menyebut Dewan Keamanan PBB perlu berevolusi agar lebih inklusif.
Desakan pemberian kursi permanen bagi Afrika juga disebut mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Amerika Serikat. Sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan, Mesir, dan Nigeria, disebut sebagai kandidat potensial.
Selain faktor geopolitik, perubahan iklim turut dinilai menjadi pemicu utama tekanan sumber daya yang dapat memicu konflik. Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband memperingatkan kontribusi krisis iklim terhadap konflik global kerap diremehkan, serta mendorong negara maju meningkatkan bantuan agar negara-negara rentan di kawasan khatulistiwa dapat memperkuat ketahanan iklim.
