Sejumlah negara Asia meningkatkan pengeluaran untuk persenjataan serta penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan seiring respons terhadap prospek keamanan yang dinilai memburuk. Dalam situasi tersebut, negara-negara di kawasan memperluas kemitraan industri dengan pihak luar negeri, sembari berupaya memperkuat industri pertahanan domestik.
Gambaran itu disampaikan dalam laporan tahunan Asia-Pacific Regional Security Assessment yang dirilis International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, Rabu (28/5). Laporan tersebut menekankan bahwa bantuan industri dari luar negeri masih menjadi faktor penting, meski negara-negara kawasan pada akhirnya menargetkan kemandirian.
IISS mencatat, konflik di Ukraina dan Timur Tengah, ditambah memburuknya persaingan strategis Amerika Serikat (AS)–Cina serta lanskap keamanan Asia-Pasifik, berpotensi memicu gelombang kemitraan industri pertahanan yang lebih besar. Laporan itu juga menilai dinamika keamanan yang semakin kompetitif di sejumlah titik panas mendorong kebutuhan pengembangan kemampuan militer.
Di Asia, belanja pengadaan pertahanan dan litbang dilaporkan naik sebesar USD2,7 miliar pada periode 2022 hingga 2024. Totalnya mencapai USD10,5 miliar di negara-negara utama Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Menurut studi tersebut, negara-negara itu rata-rata mengalokasikan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan pada 2024, angka yang relatif stabil selama satu dekade terakhir. Namun, laporan menilai kawasan Asia-Pasifik masih bergantung pada impor untuk sebagian besar senjata dan peralatan utama.
Peralatan yang dimaksud mencakup kapal selam dan pesawat tempur, hingga pesawat tanpa awak, rudal, serta perangkat elektronik canggih untuk pengawasan dan pengumpulan intelijen.
Laporan ini dirilis menjelang pertemuan pertahanan tahunan Shangri-La Dialogue di Singapura pada akhir pekan ini. Pertemuan informal para pejabat pertahanan dan militer dunia tersebut diperkirakan diwarnai ketidakpastian yang bersumber dari konflik Ukraina yang berkepanjangan, kebijakan keamanan pemerintahan Trump, serta ketegangan terkait Taiwan dan jalur pelayaran padat di Laut Cina Selatan.
Di luar Asia, studi itu juga menyoroti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang dinilai semakin aktif membangun industri senjata mereka sendiri. Meski demikian, perusahaan-perusahaan Eropa disebut memiliki kehadiran regional yang menonjol dan terus berkembang melalui skema transfer teknologi, usaha patungan, dan kesepakatan perakitan berlisensi.
UEA dilaporkan mengoperasikan jaringan kolaborator yang beragam, termasuk NORINCO milik Cina dan Hindustan Aeronautics milik India. Namun, penelitian tersebut mengingatkan bahwa operasi pengembangan bersama tidak selalu berjalan mulus.
Studi itu mengangkat contoh kolaborasi dua dekade India dengan Rusia dalam memproduksi rudal antikapal supersonik BrahMos. Meski digunakan oleh India, ekspornya disebut terhambat karena tidak adanya strategi yang jelas. Pengiriman kepada pelanggan pihak ketiga pertama, yakni Filipina, baru dimulai pada 2024.
IISS juga menilai hubungan Rusia–Cina yang kian erat dapat menambah kompleksitas pengembangan BrahMos, terutama jika Moskow memilih memprioritaskan hubungan dengan Beijing untuk mengembangkan versi rudal hipersonik.
