JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa dinamika perekonomian global kian mengkhawatirkan seiring meningkatnya konflik geopolitik, fluktuasi perdagangan, dan perang tarif yang memperbesar ketidakpastian ekonomi dunia.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/7), saat memulai pembahasan asumsi makro dalam Rancangan APBN 2026. “Kondisi global sangat dinamis dan sedang mengalami perubahan besar dalam tatanan dunia. Kita harus waspada,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, setelah perekonomian global melemah pada kuartal I-2025, ketidakpastian terus meningkat pada kuartal II. Indeks Ketidakpastian Global (Global Uncertainty Index) tercatat melonjak ke 472. Sementara itu, Baltic Dry Index—indikator biaya logistik—naik ke level 1.605, yang mencerminkan tekanan pada perdagangan dan rantai pasok global.
Ia juga menyebut indikator global mengarah ke zona kontraksi, termasuk penurunan aktivitas manufaktur dunia yang tercermin dari indeks PMI global.
Sri Mulyani menjelaskan, memburuknya kondisi global tidak lepas dari konflik militer antara Iran dan Israel yang turut didukung Amerika Serikat. Dampaknya sempat mendorong harga minyak naik sekitar 8% sebelum kembali stabil. Selain itu, kebijakan tarif perdagangan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai memperparah ketegangan ekonomi internasional.
Di tengah situasi tersebut, lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 3% pada 2026, sedangkan Bank Dunia memproyeksikan 2,3%. Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya, yakni 2,8% pada 2025.
Meski demikian, Sri Mulyani menilai Indonesia masih menunjukkan ketahanan relatif. Inflasi inti berada di level 1,9% dan neraca perdagangan mencatat surplus pada Mei 2025. Namun, ia mengingatkan mulai muncul sinyal tekanan, antara lain penurunan penjualan semen dan mobil, serta sektor manufaktur domestik yang memasuki zona kontraksi.
“Ini menandakan dampak global mulai nyata terhadap komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi kedua pada kuartal II-2025. Paket ini mencakup diskon tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut selama libur sekolah senilai Rp940 miliar; diskon tarif tol (non-APBN) senilai Rp650 miliar; penebalan bantuan sosial kartu sembako dan bantuan beras dengan total Rp11,93 triliun; subsidi upah Rp300 ribu bagi 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta serta untuk guru Kemendikdasmen dan Kemenag senilai Rp10,72 triliun; serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya (non-APBN) senilai Rp200 miliar.
Sri Mulyani mengatakan stimulus tersebut ditujukan untuk mengompensasi tekanan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Ia menyebut IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia dapat tertekan ke level 4,7% apabila tidak ada intervensi.
