Serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir di Iran memicu gelombang keprihatinan dan seruan deeskalasi dari berbagai pihak internasional. Sejumlah pemimpin dunia menekankan pentingnya menahan diri dan mengutamakan jalur diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah.

Kepala diplomat Uni Eropa, Kaja Kallas, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Melalui unggahan di platform X, ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir karena dinilai mengancam keamanan internasional. Situasi tersebut dijadwalkan menjadi pembahasan para menteri luar negeri Uni Eropa dalam pertemuan pada Senin (23/06).

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan pandangan serupa. Ia menyatakan konflik hanya dapat diselesaikan lewat diplomasi dan menegaskan Iran tidak boleh memiliki bom nuklir.

Sementara itu, Presiden Dewan Eropa António Costa mengaku “sangat prihatin” atas perkembangan terbaru. Ia menyerukan semua pihak menahan diri, menghormati hukum internasional, serta memperhatikan keamanan nuklir. Costa menegaskan diplomasi merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas kawasan, seraya memperingatkan eskalasi lebih lanjut hanya akan kembali menimbulkan korban sipil.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi militer AS terhadap Iran. Ia menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan ancaman langsung bagi perdamaian serta keamanan global. Guterres menekankan tidak ada solusi militer untuk krisis ini dan menyerukan deeskalasi melalui diplomasi.

Di Eropa, kabinet keamanan pemerintah Jerman menggelar rapat darurat pada Minggu (22/06) pagi untuk membahas serangan tersebut. Juru bicara pemerintah Jerman Stefan Kornelius mengatakan pemerintah berasumsi sebagian besar program nuklir Iran terdampak serangan udara, namun analisis kerusakan yang lebih rinci baru akan tersedia kemudian. Kanselir Jerman Friedrich Merz disebut akan terus berkoordinasi dengan mitra di Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta meminta Iran segera memulai perundingan dengan AS dan Israel untuk mencari solusi diplomatik.

Dari Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer menyerukan Iran kembali ke jalur perundingan. Ia menyatakan program nuklir Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional dan menegaskan Iran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir. Starmer juga menyebut stabilitas kawasan sebagai prioritas utama dan mendorong solusi diplomatik untuk mengakhiri krisis.

Serangan AS terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memutuskan dalam dua minggu apakah akan turut campur dalam perang antara Israel dan Iran. Namun, militer AS kemudian menyerang tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/06) dini hari. Hingga kini, dampak kerusakan belum jelas, sementara Iran menyatakan berhak untuk “melawan dengan kekuatan penuh.”

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Iran yang disebut telah dilemahkan akan menyerah atau justru tetap menantang dan mulai menyerang target-target AS di kawasan Teluk melalui jaringan sekutunya. Di saat yang sama, meski ada kekhawatiran terhadap program nuklir Iran, beberapa negara dan kelompok di kawasan—termasuk yang mendukung Teheran—mengutuk tindakan militer AS dan mendesak agar ketegangan tidak meningkat.

Pemerintah Irak mengecam serangan AS dan menyebut eskalasi militer sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Juru bicara pemerintah Irak, Bassem al-Awadi, memperingatkan kelanjutan serangan berisiko memicu eskalasi berbahaya dengan konsekuensi yang melampaui batas negara. Irak diketahui memiliki hubungan dekat dengan Washington maupun Teheran dan berupaya menjaga keseimbangan di antara keduanya, serta menjadi basis sejumlah milisi pro-Iran yang sejauh ini belum terlibat langsung.

Arab Saudi menyatakan “keprihatinan mendalam” atas serangan udara AS tanpa mengutuk secara langsung. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan pentingnya menahan diri, meredakan ketegangan, dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Qatar menyatakan “menyesalkan” meningkatnya ketegangan dan menyerukan semua pihak menahan diri serta menghindari eskalasi, mengingat masyarakat kawasan dinilai telah lama menanggung dampak kemanusiaan konflik. Oman mengecam serangan udara AS dan menyebutnya berpotensi memperluas konflik serta merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Di Lebanon, Presiden Joseph Aoun memperingatkan pengeboman oleh AS dapat memicu konflik regional yang tidak sanggup ditanggung negara mana pun dan menyerukan dimulainya kembali perundingan. Pemerintah Lebanon juga disebut mendesak agar negaranya tidak terseret ke konflik baru, sementara Hizbullah belum mengambil tindakan militer terhadap Israel maupun menanggapi serangan udara AS.

Dari Asia, sebuah artikel opini media pemerintah Cina mempertanyakan apakah AS tengah “mengulangi kesalahan Irak di Iran” dan menyebut serangan tersebut sebagai titik balik berbahaya. Artikel itu menilai intervensi militer di Timur Tengah kerap memunculkan konsekuensi tak terduga dan menekankan diplomasi sebagai harapan terbaik menjaga stabilitas. Italia menyatakan fasilitas nuklir Iran “menjadi ancaman bagi seluruh kawasan,” namun berharap aksi militer dapat membuka jalan menuju deeskalasi dan perundingan. Selandia Baru dan Jepang sama-sama menyerukan agar situasi ditenangkan dan semua pihak kembali berunding, sembari menolak memberi komentar apakah mereka mendukung serangan AS.

Australia, yang telah menutup kedutaannya di Teheran dan mengevakuasi staf pada Jumat, mendorong penyelesaian melalui diplomasi. Dalam pernyataan tertulis, pejabat pemerintah Australia menyebut program nuklir dan misil balistik Iran sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, serta menyatakan terus menyerukan deeskalasi, dialog, dan diplomasi.

Di pihak kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran, milisi Houthi di Yaman mengutuk serangan AS sebagai “agresi brutal dan pengecut.” Mereka sebelumnya memperingatkan akan kembali menyerang kapal-kapal AS di Laut Merah jika AS campur tangan dalam perang Israel dan Iran. Hamas juga menyebut serangan AS sebagai “eskalasi berbahaya” yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri memastikan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran dilakukan secara bertahap menyusul situasi keamanan pascaserangan AS. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan tahap pertama direncanakan diterbangkan dengan pesawat komersial pada Senin (23/06) dan tiba di Jakarta pada 24 Juni. Ia juga menyampaikan 97 WNI yang sebelumnya dievakuasi dari Iran dalam kondisi aman di Baku, ibu kota Azerbaijan, dan pemerintah terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Indonesia juga kembali mengingatkan bahwa serangan dalam eskalasi konflik tersebut dinilai melanggar dan merusak dasar-dasar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam Sidang ke-51 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul pada Sabtu (21/06), menegaskan bahwa dalam situasi apa pun fasilitas nuklir tidak boleh diserang karena dapat membahayakan manusia dan lingkungan di sekitarnya.