Jakarta — Nilai tukar rupiah kian tertekan di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang mengguncang pasar global dan memicu kepanikan investor. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi dunia, rupiah disebut melemah hingga kisaran Rp17.500 per dolar AS, menambah sorotan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan persoalan domestik.
Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai tekanan kali ini lebih kompleks karena datang bersamaan dari berbagai arah. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “perfect storm” atau badai sempurna yang menghantam perekonomian Indonesia.
Menurut Rijadh, gejolak geopolitik global mendorong investor memburu dolar AS sebagai aset aman. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Dari sisi domestik, ia menilai tekanan diperparah oleh tingginya kebutuhan valuta asing, antara lain untuk pembayaran dividen investor asing. Selain itu, pasar juga disebut mencermati ruang fiskal pemerintah yang dinilai makin sempit, dengan defisit anggaran yang mendekati batas aman.
“Kombinasi tekanan global dan domestik inilah yang membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” kata Rijadh dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Rijadh memperkirakan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya hidup. Ia menjelaskan fenomena ini sebagai inflasi impor, yakni kenaikan harga barang akibat nilai tukar rupiah yang melemah.
Perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor berpotensi menghadapi lonjakan biaya produksi. Meski sebagian pelaku usaha masih mengandalkan stok lama, penyesuaian harga disebut tinggal menunggu waktu.
“Masyarakat akan merasakan dampaknya melalui naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga produk kesehatan,” ujarnya.
Tekanan juga dinilai membayangi keuangan negara. Pelemahan rupiah dapat menambah beban subsidi energi karena ketergantungan terhadap komponen impor. Pada saat yang sama, nilai utang luar negeri pemerintah dalam hitungan rupiah ikut meningkat meski nominalnya dalam dolar AS tidak berubah.
Kondisi tersebut berisiko mempersempit ruang gerak anggaran. Rijadh menilai pemerintah berpotensi menghadapi keterbatasan dalam membiayai sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, jika anggaran terserap untuk subsidi serta pembayaran utang.
“Ketika anggaran terserap untuk subsidi dan pembayaran utang, maka kemampuan pemerintah membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi terbatas,” katanya.
Sementara itu, Bank Indonesia dinilai berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, bank sentral perlu menjaga stabilitas rupiah agar tidak terus melemah. Namun di sisi lain, BI juga dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan mempertahankan suku bunga tetap kompetitif agar dunia usaha dan penyaluran kredit tidak terpukul.
Rijadh menyebut intervensi di pasar valuta asing serta pemanfaatan instrumen keuangan untuk menarik modal asing dapat menjadi opsi yang realistis bagi pemerintah dan bank sentral.
“Pendekatan ini cukup rasional karena berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan domestik,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus bergantung pada impor, terutama di sektor pangan dan energi. Penguatan sektor domestik dinilai penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi nasional terhadap gejolak global.
Di tengah tekanan nilai tukar, Rijadh melihat peluang untuk mendorong ekspor nasional. Namun ia menekankan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan perlu menjadi prioritas karena mereka disebut paling cepat merasakan dampak kenaikan harga.
“Kelompok masyarakat rentan biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” tutupnya.
