Pemerintah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di tengah gejolak perekonomian global. Capaian itu disebut lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan diklaim tertinggi di antara negara-negara G20. Namun, di ruang publik masih muncul anggapan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat sehari-hari, terutama karena sebagian orang merasa kesejahteraan “di isi dompet” tak banyak berubah.
Perbedaan persepsi antara statistik makro dan pengalaman ekonomi mikro ini dibahas oleh kreator sekaligus mantan staf Kementerian Keuangan, Ferry Irwandi, melalui unggahan di YouTube. Ferry memiliki latar pendidikan Diploma Akuntansi di STAN serta studi magister di Central Queensland University (CQU).
Dalam penjelasannya, Ferry menekankan pentingnya memahami konsep produk domestik bruto (GDP/Gross Domestic Product) sebelum menilai angka pertumbuhan ekonomi. GDP didefinisikan sebagai total produksi barang dan jasa dalam periode tertentu di suatu wilayah atau negara. Menurutnya, GDP terbentuk dari berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi makanan dan minuman, menonton layanan berbayar, hingga investasi uang dan modal.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut Ferry, merupakan kenaikan nilai atau volume GDP dari satu periode ke periode berikutnya. Ia memberi contoh: jika GDP Indonesia pada 2025 sebesar Rp20.000 triliun lalu naik menjadi Rp21.000 triliun pada 2026, maka pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Secara umum, perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor bersih (ekspor dikurangi impor).
Ferry menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung diasumsikan sebagai indikator kesejahteraan yang bergerak linier. Menurutnya, yang perlu ditelaah adalah komponen GDP mana yang tumbuh dan bagaimana angka tersebut terbentuk, karena hal itu menentukan kualitas atau “kesehatan” pertumbuhan ekonomi.
Ia kemudian menyoroti komposisi pertumbuhan dari komponen-komponen GDP. Pada 2025, pertumbuhan komponen disebut terdiri dari konsumsi 4,89%, ekspor 6,78%, impor 3,96%, investasi 2,21%, dan belanja pemerintah -1,38%. Data 2025 itu dijadikan pembanding untuk melihat perubahan pada periode berikutnya.
Untuk kuartal pertama 2026, Ferry memaparkan angka pertumbuhan komponen sebagai berikut: konsumsi 5,52%, ekspor 0,90%, impor 7,18%, investasi 5,96%, dan belanja pemerintah 21,81%. Dari gambaran tersebut, ia menilai impor tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor. Ia juga menyoroti lonjakan belanja pemerintah yang disebut dipengaruhi oleh pos-pos seperti biaya pegawai, biaya dinas, gaji dan tunjangan, hingga berbagai pengadaan.
Ferry menyebut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menahan belanja pemerintah di akhir tahun turut menjadi faktor pendorong belanja pemerintah meningkat lebih awal. Selain itu, ia menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp300 triliun dan sudah digelontorkan sejak awal tahun.
Menurut Ferry, lonjakan belanja pemerintah saat ini dinilai sebagai anomali karena tidak berkesinambungan dengan komponen GDP lain dan berbeda dibanding catatan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut pertumbuhan belanja pemerintah pada 2023 sebesar 2,95%, 2024 sebesar 6,61%, dan 2025 sebesar 2,50%, dengan rata-rata 4,02%.
Ferry juga mengingatkan, peningkatan belanja pemerintah dapat menimbulkan risiko apabila tidak terkonversi menjadi penguatan komponen GDP lainnya. Ia menyebut, jika belanja pemerintah tidak memicu peningkatan pendapatan nasional maupun permintaan agregat yang lebih besar, maka risiko yang bisa muncul antara lain defisit fiskal yang melebar dan pelemahan mata uang.
Dalam pemaparannya, Ferry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan banyak ditopang konsumsi masyarakat yang berkontribusi 54,36% terhadap GDP dan investasi 28,29%. Sementara itu, belanja pemerintah memiliki porsi 6,72% dalam GDP. Ia menyampaikan harapan agar belanja pemerintah dapat membantu menyeimbangkan komponen lain. Ia juga menyinggung bahwa negara maju cenderung lebih mengandalkan peran perdagangan ekspor dan investasi.
Ferry menilai ketergantungan Indonesia pada konsumsi domestik selama ini menjadi “blessing in disguise”. Menurutnya, ketika terjadi krisis pada rantai pasok global (global supply chain), ekonomi Indonesia relatif lebih aman karena konsumsi domestik kuat. Meski demikian, ia menekankan perlunya perbaikan struktur ekonomi agar lebih seimbang, terutama melalui peningkatan produktivitas investasi dan ekspor.
Upaya tersebut, menurut Ferry, memerlukan dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang memadai. Ia menyebut porsi R&D saat ini baru sekitar 0,2% dari APBN.
Di akhir penjelasannya, Ferry menyimpulkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang terlihat baik “di atas kertas” tidak perlu dirayakan secara berlebihan. Ia menilai, capaian tersebut perlu diuji pada kuartal berikutnya dengan melihat faktor pendorongnya dan memastikan pertumbuhan tidak bersifat sesaat. Menurutnya, pembacaan data perlu dilakukan secara holistik agar pemerintah dapat menemukan ruang perbaikan yang diperlukan.
