Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan fokus kerja DPR pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, mulai dari respons terhadap ancaman gejolak ekonomi global hingga agenda legislasi dan pengawasan isu strategis. Hal itu disampaikan Puan saat memimpin rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).
Puan menyoroti kondisi ekonomi global yang dinilainya masih berada dalam tekanan akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz. Menurutnya, ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah berdampak pada perekonomian nasional.
Ia menyebut dampak konflik global mulai dirasakan di dalam negeri, antara lain berupa tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak (BBM). Puan juga menyinggung meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat gangguan rantai pasok global.
Selain itu, Puan mengatakan kenaikan harga barang yang mengandung komponen impor mulai dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Ia menilai pelaku usaha menghadapi tekanan besar, terutama sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
Dalam situasi tersebut, Puan menyatakan DPR mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi, termasuk mitigasi arus keluar modal asing bersama Bank Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok serta perlindungan bagi masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global.
Puan menegaskan DPR memandang keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial perlu menjadi prioritas pemerintah di tengah dinamika ekonomi global. Ia menyebut pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional agar rakyat tetap mendapatkan hak untuk menikmati hasil pembangunan.
Pada masa sidang ini, DPR bersama pemerintah juga akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Puan mengatakan penyusunan kerangka kebijakan fiskal 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko, sehingga tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan.
Menurutnya, kualitas pertumbuhan yang dimaksud mencakup kemampuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial. Puan juga menyinggung APBN 2027 yang menurut DPR dapat menjadi momentum konsolidasi fiskal sekaligus percepatan program prioritas nasional.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan penajaman belanja negara di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas agar masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan, termasuk pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan layanan lain yang memudahkan kehidupan rakyat.
Selain isu ekonomi, Puan menyampaikan sejumlah rancangan undang-undang yang akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ini. Empat RUU tersebut meliputi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta RUU tentang Desain Industri.
Dari sisi pengawasan, DPR akan memfokuskan perhatian pada sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi perhatian publik. Di antaranya evaluasi sistem transportasi darat pascakecelakaan, pengamanan pasukan TNI di wilayah konflik, integrasi digital e-KTP, penanganan pertambangan ilegal dan konflik agraria, serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama.
DPR juga menyoroti jaminan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, evaluasi data tunggal sosial-ekonomi nasional, pelaksanaan UTBK SNBT, tambahan kuota BBM dan LPG di daerah, penguatan nilai tukar rupiah, serta kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat situasi geopolitik.
