Konsorsium Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia kembali menggelar Regional Energy Transition Dialogue (RETD) 2025 di Bangkok, 23 Juli 2025. Forum dua hari ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pakar energi, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membahas arah masa depan energi kawasan di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi pasar global.
RETD 2025 mengusung tema “Arus Geopolitik & Pergeseran Energi: Masa Depan Strategis Asia Tenggara.” Diskusi menyoroti tantangan perencanaan energi strategis yang kian kompleks, sekaligus peluang mempercepat pengembangan energi terbarukan demi mencapai target iklim di tingkat nasional maupun regional.
Momentum transisi energi kawasan pada 2025 turut ditopang oleh dua tonggak regional, yakni finalisasi ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Fase I 2026–2030 dan selesainya ASEAN Interconnection Masterplan Studies (AIMS III Phase). Kedua dokumen tersebut dipandang akan memberi masukan yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat integrasi sistem kelistrikan regional serta mendorong perdagangan energi lintas batas, yang berimplikasi pada pembentukan infrastruktur energi dan signifikansi geopolitik Asia Tenggara.
Dialog ini diselenggarakan oleh proyek Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) yang didanai Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) dan diimplementasikan oleh GIZ. Melalui sesi yang dipandu para ahli dan pertukaran kebijakan, peserta mengeksplorasi keterkaitan antara keamanan energi, kerja sama regional, dan perubahan geopolitik.
Dari Indonesia, Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, dan Keantariksaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, memaparkan rencana nasional yang mencakup pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan—hidro, surya, panas bumi, angin, dan biomassa—serta penguatan sistem jaringan melalui interkoneksi dan smart grid. Ia juga menyampaikan agenda reformasi sektor kelistrikan yang menekankan pendanaan swasta, restrukturisasi tarif dan subsidi, serta pembentukan National System Operator untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan ketangguhan sektor listrik.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), menekankan pentingnya memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan untuk meningkatkan keamanan energi nasional. Ia menyebut tenaga surya sebagai opsi paling hemat biaya untuk memasok listrik setelah 2030, merujuk pada model transisi energi IESR. Fabby juga mengungkapkan bahwa pada pertengahan 2024 kapasitas penyimpanan energi terpasang kumulatif Indonesia mencapai sekitar 35 MWh, terutama dari sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang mendukung pembangkit listrik tenaga surya (PV) pada sistem terisolasi. Berdasarkan proyek yang telah diumumkan, kapasitas tersebut diproyeksikan melampaui 30 GWh pada 2030, yang menunjukkan besarnya peningkatan skala yang dibutuhkan. Ia mendorong reformasi regulasi, peningkatan infrastruktur, serta penguatan mekanisme pembiayaan untuk membuka potensi energi terbarukan.
Abdul Kudus, Vice President Perencanaan Keuangan PT PLN, menyampaikan bahwa PLN memprioritaskan investasi pada smart grid, infrastruktur transmisi antar-pulau melalui Green Enabling Super Grid, serta teknologi pembangkit yang fleksibel sejalan dengan RUPTL 2025–2034. Ia menyoroti kebutuhan diversifikasi model pendanaan, termasuk skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) serta surat berharga berbasis aset, guna memenuhi proyeksi kebutuhan investasi PLN sebesar USD 188 miliar sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan sektor ketenagalistrikan. Menurutnya, pembelajaran regional menjadi bagian penting dalam penyusunan strategi, terutama terkait operasi sistem yang fleksibel dan kerangka pendanaan inovatif.
Dari sisi kebijakan, Suharyati dari Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyatakan Indonesia akan memperbarui Kebijakan Energi Nasional dengan menempatkan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi fleksibel seperti BESS, CCS, serta hidrogen sebagai prioritas untuk memperkuat keamanan energi jangka panjang. Investasi diarahkan tidak hanya melalui anggaran negara, tetapi juga melalui insentif dan mekanisme pendanaan internasional. Ia juga menyampaikan target pengurangan emisi yang mencakup puncak emisi sektor energi pada 2035 dan penyerapan penuh pada 2060, dengan penekanan bahwa keamanan energi dan dekarbonisasi perlu berjalan beriringan.
Hasan Maksum dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM menambahkan bahwa Indonesia memprioritaskan teknologi energi bersih seperti surya, angin, hidro, bioenergi, amonia hijau, dan hidrogen untuk mengamankan pasokan listrik masa depan sekaligus menekan emisi. Strategi nasional disebut berfokus pada perluasan integrasi energi terbarukan, modernisasi sistem kelistrikan, serta penguatan fleksibilitas melalui penyimpanan baterai, interkoneksi, dan digitalisasi jaringan. Ia juga menyampaikan bahwa ESDM telah menerbitkan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk berbagai teknologi energi baru terbarukan, mencakup peralatan, layanan, dan komponen proyek, guna mendukung pertumbuhan industri dan ketahanan rantai pasok.
Selain perwakilan negara peserta, diskusi RETD 2025 juga melibatkan berbagai organisasi, antara lain Agora Energiewende, NewClimate Institute, Energy Research Institute dari Chulalongkorn University, ASEAN Centre for Energy, International Energy Agency (IEA), ILO, SEforALL, dan UN ESCAP. Topik yang dibahas mencakup diversifikasi energi, fleksibilitas sistem kelistrikan, rantai pasok energi bersih, serta pengembangan tenaga kerja untuk mendorong transisi energi yang adil dan inklusif di Asia Tenggara.
Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk menyelaraskan standar, berbagi pengetahuan dan inovasi, serta memastikan transisi energi berlangsung tanpa meninggalkan negara mana pun. RETD 2025 juga menyoroti upaya kawasan dalam merumuskan langkah yang dapat ditindaklanjuti menuju dekarbonisasi, keamanan energi, dan ketahanan ekonomi Asia Tenggara.
