Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Lebaran. Selain itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta menerapkan kebijakan serupa sebagai langkah efisiensi energi di tengah krisis global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketentuan WFH akan dirinci lebih lanjut, namun pelaksanaannya dipastikan dimulai setelah Lebaran. Kebijakan ini berlaku untuk ASN dan bersifat imbauan bagi sektor swasta, dengan pengecualian bagi pekerjaan di sektor pelayanan publik.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Airlangga menegaskan WFH hanya diberlakukan satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerapan WFH sehari dalam sepekan berpotensi memberikan efisiensi energi, terutama dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Menurutnya, pembatasan WFH hanya satu hari ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Ia menilai ada pekerjaan tertentu yang tidak dapat berjalan optimal jika seluruhnya dilakukan dari rumah.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, bila WFH diterapkan pada hari Jumat, maka akan terbentuk rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat–Sabtu–Minggu. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi dorongan kecil bagi sektor pariwisata.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai antisipasi dampak krisis global.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Sejumlah negara lain juga telah mengumumkan kebijakan penghematan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global. Thailand, misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, membatasi penggunaan lift dan eskalator, serta mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26–27 derajat Celsius.
Sementara itu, Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik. Pakistan juga menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
