KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk sektor publik dan perusahaan terkait pemerintah (BUMN) yang akan mulai berlaku pada 15 April 2026. Kebijakan ini disebut sebagai langkah proaktif untuk menghadapi krisis energi global.

Dalam pesan video pada Rabu (1/4/2026), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat Kabinet. Menurutnya, kebijakan WFH ditujukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi negara, yang disebut telah terdampak konflik di Asia Barat.

Anwar juga menyampaikan bahwa ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah mengganggu rantai pasokan global. Meski demikian, ia menyebut Malaysia sejauh ini tetap bertahan, termasuk dengan mempertahankan harga bensin RON95 pada RM1,99 per liter untuk sementara waktu.

Namun, Anwar mengingatkan situasi yang tampak mereda tidak berarti masyarakat dapat lengah. Ia menekankan bahwa sikap terlalu nyaman dan menganggap enteng persoalan berisiko memunculkan tantangan yang lebih besar, baik bagi keluarga maupun bangsa.

“Kita harus menerima kenyataan bahwa situasinya tidak seperti biasanya,” kata Anwar dalam video tersebut.