Para pemimpin negara-negara BRICS menyerukan agar pergolakan yang melanda Libya dan sejumlah negara di Timur Tengah diselesaikan tanpa penggunaan kekuatan militer. Seruan itu disampaikan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan puncak yang digelar di Sanya, Pulau Hainan, Tiongkok selatan, Kamis.

Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Mereka menegaskan memiliki prinsip yang sama bahwa “penggunaan kekuatan militer harus dihindari.”

Pernyataan bersama itu tidak secara khusus menyebut Libya, tempat pasukan NATO melakukan serangan udara untuk menerapkan zona larangan terbang yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta melindungi warga sipil dari serangan pasukan pemimpin Libya Moammar Gaddafi.

Selain menyoroti konflik di kawasan tersebut, para pemimpin BRICS juga menyatakan Dewan Keamanan PBB perlu direformasi agar negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih besar.

Empat negara—Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok—yang sebelumnya dikenal sebagai BRIC telah mengadakan pertemuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama sejak 2009. Afrika Selatan bergabung pada tahun ini, sehingga kelompok tersebut berubah nama menjadi BRICS.

Profesor ilmu politik Universitas City di Hong Kong, Joseph Cheng, menilai secara umum negara-negara BRICS memandang negara-negara Barat telah mendominasi proses pembuatan aturan di berbagai lembaga keuangan dan perdagangan internasional yang penting. Menurut dia, BRICS ingin mengubah keadaan itu dan memainkan peranan yang lebih aktif.