JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga sektor pariwisata tetap tangguh dan berdaya saing di tengah tekanan geopolitik serta lonjakan biaya energi global. Komitmen itu disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat memaparkan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay.
Widiyanti mengatakan arah kebijakan pariwisata 2026 akan difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Menurut dia, program prioritas mencakup peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana.
Selain aspek keselamatan, pemerintah juga mendorong pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi, hingga penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.
Penguatan kualitas pariwisata juga dilanjutkan lewat sejumlah program yang telah berjalan, seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta akselerasi digitalisasi melalui program Tourism 5.0 yang dimulai sejak 2025.
Di sisi lain, Widiyanti mengakui sektor pariwisata global sedang menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah. Ia menyebut penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 berdampak pada gangguan penerbangan dari sejumlah hub internasional, yang berujung pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Indonesia.
Dampak kondisi tersebut diperkirakan memicu potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara, dengan nilai devisa yang tidak terealisasi mencapai Rp2,04 triliun. Widiyanti menegaskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional dapat dijaga.
Tekanan juga datang dari kenaikan harga energi global. Widiyanti menyampaikan harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 52 persen dalam satu bulan, yang memicu kenaikan biaya transportasi dan penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.
Untuk merespons situasi tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan strategi antara lain mengalihkan fokus pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai penerbangan yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara untuk menjaga tingkat hunian destinasi di dalam negeri. Widiyanti menilai diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Widiyanti menambahkan, pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Dukungan itu antara lain berupa kebijakan insentif penerbangan, bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P Daulay mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata. Ia menilai penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara penting di tengah ketidakpastian global.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyoroti perlunya antisipasi perubahan pola wisatawan seiring pergeseran pasar dari long haul ke medium dan short haul. Ia meminta perbedaan perilaku wisatawan dari masing-masing segmen dipelajari agar strategi yang disiapkan lebih tepat sasaran. Putra juga mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia, untuk mendukung strategi tersebut.
