JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, tidak akan efektif bila Palestina tidak dilibatkan secara langsung dalam prosesnya.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat merespons kritik dari aktivis hak asasi manusia (HAM) terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), lembaga yang dibentuk di bawah inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Menurut Hasto, politik luar negeri Indonesia sejak awal berlandaskan prinsip bebas dan aktif, serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kedaulatan bangsa sebagai dasar utama.
Ia juga menekankan konsistensi Indonesia dalam mendorong demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk mendorong penghapusan hak veto yang dinilai menjadi penghambat utama penyelesaian konflik global, terutama konflik Palestina-Israel.
“(Kita) berjuang (penghapusan) adanya hak veto yang selama ini menjadi penghambat utama di dalam pelaksanaan penyelesaian menyeluruh atas konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya antara Palestina dan Israel,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Hasto turut mengkritisi rekam jejak kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia menyinggung sejumlah peristiwa, mulai dari aksi terhadap Irak, persoalan yang dikaitkan dengan perang melawan terorisme di Suriah, hingga intervensi terhadap kedaulatan negara seperti Venezuela.
“Kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah, kemudian berbagai persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela itu tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat,” kata Hasto.
Hasto kemudian mengaitkan sikap tersebut dengan pemikiran geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno. Ia berpendapat, jika Soekarno masih hidup, Indonesia akan mengambil peran lebih aktif dengan menggalang solidaritas Asia-Afrika dan menghidupkan kembali Gerakan Non-Blok.
“Di sinilah kemudian kita perjuangkan resolusi menyeluruh perdamaian yang abadi bagi konflik yang ada di Timur Tengah itu kalau menggunakan pemikiran-pemikiran geopolitik dari Bung Karno,” ujarnya.
Ditanya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace, Hasto menyatakan PDI-P masih melakukan kajian mendalam terhadap substansi lembaga tersebut. Namun, ia menegaskan Indonesia perlu mendorong dialog langsung Palestina dan Israel, dengan kepemimpinan Indonesia serta dukungan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Maka Palestina-Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama atas kepemimpinan Indonesia dengan menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin itu kalau saya menggunakan teori dari pemikiran geopolitik Soekarno,” kata Hasto.
Board of Peace resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Lembaga ini dibentuk untuk mendorong gencatan senjata, memantau stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian berdasarkan hukum internasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sebagai momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo usai penandatanganan piagam BoP, Kamis (22/1/2026).
