Lima puluh tahun setelah meraih kemerdekaan pada 16 September 1975, Papua Nugini (PNG) kian menegaskan posisinya sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu terlibat dalam berbagai inisiatif pertahanan regional, mulai dari menjadi tuan rumah latihan militer multinasional hingga memperdalam kerja sama dengan Australia dan Amerika Serikat.
Para analis menilai meningkatnya ketegangan geopolitik di Pasifik Selatan turut mendorong penguatan keterlibatan negara-negara sekutu dan mitra di kawasan. Ambisi Tiongkok yang berkembang serta meningkatnya aktivitas angkatan laut Republik Rakyat Tiongkok di Pasifik Selatan disebut sebagai salah satu faktor yang memperbesar perhatian terhadap dinamika keamanan regional.
Direktur Program Kepulauan Pasifik di Lowy Institute, Mihai Sora, pada Mei 2025 menyoroti posisi strategis PNG dalam persaingan yang lebih luas. Ia menilai PNG memiliki wilayah besar dan aset strategis, termasuk zona maritim yang luas, yang membuat perannya penting dalam konteks keamanan kawasan.
Sejarah pembentukan PNG modern berakar pada masa pasca-Perang Dunia II, ketika bekas protektorat Britania Raya di Papua dan bekas koloni Jerman di Nugini berada di bawah administrasi Australia sebagai satu wilayah tunggal. PNG mulai mengelola pemerintahannya sendiri pada akhir 1973 sebelum resmi merdeka pada 1975. Australia selama ini menyatakan dukungan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan PNG, serta memandangnya sebagai mitra penting dan bagian dari kepentingan nasionalnya.
Menjelang peringatan kemerdekaan ke-50, Perdana Menteri PNG James Marape menyampaikan bahwa para pendiri negara meletakkan fondasi dengan visi agar PNG tetap bersatu dan merdeka meski memiliki keragaman budaya. Sejumlah agenda peringatan juga disiapkan, termasuk Pekan Pertahanan PNG pada awal September yang direncanakan menampilkan parade kapal angkatan laut dan pertunjukan militer.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, kapal korvet INS Kadmatt milik Angkatan Laut India tiba di Port Moresby pada akhir Agustus untuk kunjungan muhibah. Laporan dari Press Information Bureau India menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari komitmen New Delhi memperkuat keterlibatan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan inklusif di Indo-Pasifik.
Forum juga mencatat meningkatnya posisi PNG dalam kemitraan pertahanan dan keamanan regional. Pada pertengahan 2025, PNG menjadi lokasi pelatihan udara, darat, dan laut yang melibatkan personel Australia, PNG, dan Amerika Serikat dalam latihan Talisman Sabre. Kegiatan itu menjadi kali pertama latihan dua tahunan Australia–AS tersebut digelar di luar Australia, dengan partisipasi lebih dari 40.000 prajurit dari 19 negara. PNG juga menjadi tuan rumah upacara penutupan di Lae.
Pada 2025, Australia dan PNG menyepakati pendalaman keterlibatan serta peningkatan interoperabilitas melalui usulan perjanjian pertahanan yang memungkinkan pasukan kedua negara berdinas di angkatan bersenjata satu sama lain. Kedua negara bertetangga yang dipisahkan sekitar 150 kilometer oleh Selat Torres itu selama ini menggelar latihan rutin seperti Olgeta Warrior dan Puk Puk. Australia juga menyediakan sejumlah aset kepada PNG, termasuk pesawat angkut ringan, serta mendanai peningkatan kemampuan pangkalan angkatan laut PNG dan infrastruktur militer lainnya. Pada 2024, seorang perwira Pasukan Pertahanan PNG (PNGDF) diangkat sebagai wakil komandan Brigade ke-3 Angkatan Darat Australia.
Kerja sama PNG dengan Amerika Serikat juga berkembang. Pada 2023, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan untuk meningkatkan kemampuan tanggap bencana dan kapasitas PNGDF, sekaligus memfasilitasi keterlibatan bilateral seperti latihan tahunan Tamiok Strike. Selain itu, kedua pihak memperkuat inisiatif bersama untuk menghadapi ancaman maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi; perdagangan narkoba; penyelundupan migran; serta transportasi gelap senjata pemusnah massal.
Port Moresby dan Washington juga bermitra membersihkan artileri yang belum meledak, ranjau darat, dan sisa-sisa perang lainnya di pulau tersebut, yang menjadi lokasi sejumlah pertempuran sengit di Teater Pasifik pada Perang Dunia II. Bantuan semacam itu disebut telah diberikan Amerika Serikat sejak 2009, termasuk pelatihan aksi ranjau kemanusiaan bagi personel PNGDF.
Di bidang penegakan hukum maritim, kedua negara memiliki perjanjian yang menjadi dasar kerja sama patroli antara badan bea cukai dan perikanan PNG dengan Pasukan Penjaga Pantai Amerika Serikat untuk melindungi zona ekonomi eksklusif PNG yang luasnya lebih dari 2,4 juta kilometer persegi.
Seiring meningkatnya peran regional, PNG juga mendorong modernisasi pertahanan melalui cetak biru 20 tahun yang diluncurkan pada awal 2025. Rencana itu mencakup pembentukan Wing Udara gabungan untuk mendukung operasi pertahanan dan penegakan hukum serta tanggap bencana, dan investasi pada pelatihan serta peralatan guna membentuk pasukan profesional yang terdiri dari tiga batalion darat dengan kekuatan hingga 7.000 personel.
Marape menegaskan kebutuhan membangun kembali PNGDF agar menjadi salah satu yang terbaik di kawasan. Ia menyatakan militer yang kuat dan diperlengkapi dengan baik penting untuk melindungi kedaulatan serta memastikan keamanan nasional di tengah situasi global yang semakin kompleks.
