Pemimpin Iran dan Israel disebut telah sepakat melaksanakan gencatan senjata setelah perang selama 12 hari. Konflik ini bermula sejak 13 Juni, ketika Israel memulai serangan dengan menargetkan program pengembangan nuklir di Iran. Iran kemudian membalas dengan mengirimkan ratusan pesawat nirawak dan rudal yang ditujukan terhadap pusat penelitian dan kilang minyak.
Meski gencatan senjata telah dilakukan setelah adanya intervensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, situasi kawasan dinilai masih belum pasti. Belum ada kepastian apakah kedua negara, bersama negara-negara di Timur Tengah, dapat menjaga kawasan tersebut dari konflik yang berkepanjangan.
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fisipol UGM, Prof. Dr. Dra. Siti Mutiah Setiawati, M.A., menilai konflik Iran-Israel sebagai persoalan yang rumit. Ia menyebut sejarah konflik Iran sudah berlangsung sejak Amerika Serikat menuduh Iran mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal.
Menurut Siti, Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam merespons perkembangan konflik. Pemerintah diminta tidak gegabah dan menunggu dinamika situasi untuk menilai kemungkinan peran Indonesia sebagai penengah. Namun, jika kondisi dinilai terlalu pelik dan sulit bagi Indonesia untuk hadir, ia menyarankan pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil langkah politik yang berisiko.
“Sementara ini, yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan Israel sebagai langkah perlindungan awal,” kata Siti, Rabu (25/6).
Ia berharap konflik segera berakhir dan ada resolusi antara kedua negara. Siti juga menekankan pentingnya pemerintah terus memantau potensi eskalasi serta memastikan keselamatan WNI di Iran dan Israel.
Dari sisi ekonomi, Ekonom Senior FEB UGM Dr. Revrisond Baswir, M.B.A., Ak., CA, menilai dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap perekonomian Indonesia tidak terlalu signifikan, kecuali jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Perancis, atau Rusia terlibat secara terbuka.
“Dampak konflik Iran-Israel terhadap perekonomian global sangat tergantung pada sejauh mana negara-negara besar terpancing masuk. Kalau keterlibatan mereka meningkat, barulah risiko global naik tajam. Namun untuk Indonesia, dampak langsungnya tidak terlalu besar,” ujar Revrisond.
Ia menilai, dalam situasi ketidakstabilan ekonomi global, tantangan utama Indonesia justru berada pada persoalan domestik. Revrisond menekankan perlunya fokus pada transparansi, pemberantasan korupsi, pengurangan kesenjangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Terkait potensi lonjakan harga komoditas akibat konflik, Revrisond menyebut dampaknya terhadap ekspor Indonesia dan neraca perdagangan masih relatif ringan dibandingkan perang tarif yang pernah dilancarkan Presiden AS Donald Trump. “Harga minyak naik, tapi efeknya tidak separah saat perang tarif dulu. Kita masih cukup bisa bertahan,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah tidak larut dalam ketegangan geopolitik global, tetapi memperkuat fondasi ekonomi di dalam negeri, terutama di sektor energi. Revrisond menilai pembenahan tata kelola Pertamina dan peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri menjadi kunci untuk menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
Selain itu, ia menyinggung proyeksi defisit besar di Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi arus modal global. Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, karena pemerintah AS cenderung lebih agresif mendorong kepentingan ekonominya. Ia menilai situasi ini dapat memengaruhi posisi Indonesia baik secara fiskal maupun diplomatik.
Revrisond mengingatkan agar krisis global tidak dijadikan alasan stagnasi nasional. Ia mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum memperkuat ekonomi nasional secara kolektif.
