JAKARTA — Multilateralisme disebut sebagai identitas diplomasi Indonesia. Namun, pemahaman mengenai penerapannya dinilai masih perlu diperluas karena kerja sama multilateral tidak semestinya hanya diukur dari hasil monetisasi atau investasi, melainkan juga dari dampaknya terhadap pembenahan pemerintahan serta tata kelola di masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Posisi Indonesia dalam Multilateralisme Global dan Relevansinya bagi Kerentanan Negara Berkembang di Jakarta, Kamis (26/9/2024). Diskusi itu diselenggarakan Synergy Policies yang membahas hasil kajian bersama Yayasan Friedrich Ebert mengenai persepsi negara-negara selatan dunia (global south) terhadap multilateralisme.
Ruang musyawarah dan kesetaraan
Multilateralisme dipahami sebagai musyawarah dan kerja sama yang memberi pilihan di luar pendekatan menang-kalah. Proses di tingkat multilateral memang cenderung lebih rumit, tetapi fokusnya membahas isu bersama dengan prinsip kesetaraan berpendapat, terlepas dari besar-kecilnya wilayah atau perekonomian suatu negara.
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menilai, bagi Indonesia multilateralisme masih kerap condong pada agenda perkembangan ekonomi dan industri. Ia juga menyebut forum multilateral menjadi panggung kerja sama teknis dan politik, termasuk karena kerja sama bilateral pun sering berada dalam naungan multilateral.
Dinna menambahkan, dalam tataran multilateral negara-negara selatan dunia dapat menerapkan diplomasi lunak dan tidak harus memiliki visi serta misi yang sama. Menurut dia, hal ini berbeda dengan kerja sama kawasan, terlebih minilateralisme yang cenderung mengarah pada satu tujuan. Dalam forum multilateral, satu persoalan dapat dilihat dari beragam sudut pandang.
Tantangan menjaga kepercayaan global
Menurut Dinna, multilateralisme merupakan identitas politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak. Tantangannya adalah menjaga agar kepercayaan global terhadap multilateralisme tidak menurun.
Ia menilai tantangan itu turut dipengaruhi perubahan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Kondisi tersebut dapat memunculkan kecurigaan dari negara lain mengenai apakah Indonesia masih murni memperjuangkan kepentingan negara-negara selatan dunia.
Berdasarkan kajian Synergy Policies, Dinna menemukan adanya anggapan bahwa kerja sama multilateral harus berujung pada investasi atau hal-hal yang menghasilkan uang. Padahal, menurut dia, praktik multilateralisme lebih kompleks karena Indonesia aktif di berbagai forum multilateral dengan tujuan yang beragam.
- Kerja sama dengan negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan menyoroti isu krisis iklim.
- Kerja sama dengan antara lain China dan Iran disebut terkait upaya mengimbangi kontestasi geopolitik.
- Forum dengan negara-negara maju membahas percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Dinna juga menekankan pentingnya Indonesia memiliki peta kebutuhan serta arah untuk tiap kerja sama multilateral. Melalui tatanan tersebut, Indonesia dapat menunjukkan bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat tidak semestinya dipandang sebagai musuh, melainkan mitra.
Nilai intrinsik di luar investasi
Kepala Pusat Strategi Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Spica Tutuhatunewa menyampaikan bahwa manfaat kerja sama multilateral tidak terbatas pada investasi dan perdagangan. Ia menyebut ada nilai intrinsik yang dapat diperoleh, seperti pembenahan tata kelola pemerintahan, penegakan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan.
Menurut Spica, nilai-nilai tersebut berguna untuk membangun reputasi Indonesia. Ia menilai semakin baik reputasi Indonesia, semakin besar pula kepercayaan dunia bahwa Indonesia dapat bertanggung jawab sebagai penerima suntikan modal dan, yang lebih penting, sebagai mitra kolaborasi yang setara.
Dampak ke masyarakat akar rumput
Trisna Dwi Yuni Aresta dari Migrant Care menyatakan bahwa berbagai kerja sama multilateral berpengaruh terhadap masyarakat akar rumput Indonesia. Ia menyebut dalam komunitas lembaga swadaya masyarakat, pendekatan multilateral telah lama dipraktikkan.
Trisna menilai monetisasi tetap penting bagi masyarakat karena terkait kesejahteraan, misalnya dalam isu perlindungan pergerakan orang dan pekerja migran. Forum multilateral membahas hal tersebut, tetapi ia menilai praktiknya belum sepenuhnya dirasakan di masyarakat.
Ia juga menyoroti dinamika serupa dalam pembahasan penanganan krisis iklim. Sejumlah forum multilateral menyepakati pentingnya mengurangi emisi dan menurunkan suhu Bumi, tetapi kebijakan konkret yang menampung aspirasi masyarakat serta memastikan komunitas akar rumput memperoleh manfaat dinilai belum terlihat.
