Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menegaskan diplomasi perlu menjadi opsi utama untuk menghadapi meningkatnya risiko konflik global di tengah defisit kepercayaan dan krisis kepemimpinan. Menurut dia, diplomasi harus diprioritaskan agar upaya mediasi dan negosiasi dapat berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan Marty saat berbicara dalam acara “Public Discussion on Women, Peace, and Security After 25 Years” di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, inisiatif terkait perempuan hanya dapat diperkuat apabila didukung lingkungan internasional yang kondusif. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan selalu hadir dalam upaya mediasi dan negosiasi.
“Pertama, adanya keyakinan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap efektivitas diplomasi. Diplomasi harus diutamakan,” kata Marty.
Ia menilai diplomasi merupakan pengganda kekuatan bagi negara-negara yang mungkin dipandang relatif lemah di sektor atau ranah lain. Melalui diplomasi, ujar dia, masyarakat global dapat menciptakan medan yang lebih setara.
Selain mengedepankan diplomasi, Marty menekankan keberhasilan mediasi dan negosiasi juga menuntut kesabaran yang nyaris tidak terbatas serta ketekunan untuk terus berupaya. Ia menceritakan, dalam proses perundingan dirinya terkadang memilih berada dalam keheningan untuk meredam ego demi membuka jalan menuju perdamaian.
Ia juga menyoroti bagaimana hambatan dalam proses perdamaian kerap muncul berulang kali meski dialog dan perundingan telah dilakukan secara sungguh-sungguh. Karena itu, ia menilai diperlukan pribadi yang tangguh dan mampu bangkit kembali menghadapi tantangan baru.
Menurut Marty, faktor lain yang turut menentukan keberhasilan mediasi dan negosiasi adalah imparsialitas, empati, serta kemampuan membangun “jembatan” komunikasi. Ia merangkum bahwa sifat-sifat tersebut kerap ditemukan pada perempuan.
Namun, Marty menyatakan keprihatinan atas rendahnya partisipasi perempuan dalam proses formal, dengan hanya sekitar tujuh persen negosiator merupakan perempuan dan 14 persen mediator perempuan terlibat. Rendahnya keterlibatan itu, menurut dia, seolah membentuk persepsi adanya “penjaga gerbang” yang menentukan siapa yang dapat berpartisipasi.
Karena itu, ia menyerukan agar perempuan menunjukkan kapasitas dan kontribusi dalam proses perdamaian.
