Perempuan dan anak perempuan menanggung dampak paling berat dari krisis air dan sanitasi di berbagai belahan dunia. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kondisi ini tidak hanya memperburuk ketimpangan, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah.
Di negara berkembang, perempuan bertanggung jawab mengumpulkan air di lebih dari 70% rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap sumber air utama. Secara global, perempuan dan anak perempuan menghabiskan total sekitar 250 juta jam setiap hari untuk mengambil air.
PBB juga menyoroti bahwa krisis iklim memperparah kerentanan tersebut. Dalam laporan yang sama disebutkan, kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius mengurangi pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan 34% lebih besar dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Dampak lain yang dicatat adalah peningkatan jam kerja mingguan perempuan rata-rata 55 menit lebih banyak dibandingkan laki-laki.
PBB menyerukan agar negara-negara mempercepat upaya mengatasi ketidakseimbangan ini karena berpengaruh pada kesehatan, prospek pendidikan perempuan, serta ketahanan pangan. Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan air. “Memastikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan tata kelola air adalah pendorong utama kemajuan dan pembangunan berkelanjutan. Kita harus meningkatkan upaya untuk menjaga akses perempuan dan anak perempuan terhadap air. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap air, semua orang mendapat manfaatnya,” ujarnya pada Kamis, 19 Maret 2026.
Laporan World Water Development UNESCO menemukan bahwa data terkait perempuan dan anak perempuan masih sulit diperoleh karena banyak negara dan lembaga internasional tidak mengumpulkan statistik yang dipilah berdasarkan jenis kelamin. Meski demikian, para penulis laporan menyatakan sudah jelas perempuan sangat dirugikan dalam akses air untuk kesehatan, memasak, sanitasi, dan pertanian, sementara respons negara-negara dinilai masih terlalu lambat.
Ketua UN-Water Alvaro Lario menegaskan perlunya pengelolaan bersama. “Kita membutuhkan perempuan dan laki-laki untuk mengelola air secara berdampingan sebagai barang umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Masalah sanitasi disebut berdampak besar terhadap perempuan. Dalam sebuah penelitian di 40 negara berpenghasilan rendah, sekitar 10 juta remaja perempuan yang disurvei dilaporkan tidak bersekolah, bekerja, atau beraktivitas sosial karena ketiadaan toilet selama periode 2016 hingga 2022. Sementara itu, pada 2024—tahun terakhir data tersedia—lebih dari 2,1 miliar orang masih kekurangan layanan air minum yang dikelola dengan aman dan 3,4 miliar orang kekurangan sanitasi yang dikelola dengan aman.
Ketimpangan juga terlihat dalam pengambilan keputusan mengenai hak atas air yang terkait lahan pertanian, yang kerap berhubungan dengan kepemilikan lahan. Laporan tersebut mencatat perempuan mengalami diskriminasi dalam hak kepemilikan lahan di banyak negara, dengan laki-laki mengambil alih kepemilikan lahan dua kali lipat lebih banyak. Di sektor layanan air, survei terpisah di 28 negara berkembang menemukan hanya satu dari lima pekerja di perusahaan penyedia air minum adalah perempuan.
Helen Hamilton, kepala kebijakan kesehatan masyarakat di WaterAid, menilai akses air dan sanitasi yang buruk di fasilitas kesehatan dapat berakibat fatal. Ia juga menyoroti risiko kekerasan berbasis gender ketika perempuan harus berjalan jauh untuk mengambil air. “Laporan hari ini memperlihatkan ketidakadilan yang nyata: perempuan dan anak perempuan menanggung beban terberat dari krisis air global,” katanya. Hamilton menambahkan, “Air bersih, toilet yang layak, dan kebersihan yang baik bukanlah sebuah kemewahan: mereka adalah fondasi kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.”
Organisasi kemanusiaan World Vision menyatakan pengakuan atas persoalan yang dihadapi perempuan dapat membawa manfaat luas bagi komunitas. Contohnya terlihat di Rumate, pedesaan Kenya, tempat perempuan sebelumnya harus berjalan hingga empat jam sehari untuk mengambil air. Setelah pengeboran sumur, perempuan dilaporkan turut terlibat dalam proses pembangunan, membentuk kelompok tabungan, komite air, dan memulai usaha kecil. World Vision menyebut anak-anak menjadi lebih sehat dan tidak lagi mengalami malnutrisi akibat air yang tidak aman, sementara para ibu memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga.
Direktur Global Bidang Air World Vision, Parvin Ngala, menilai norma sosial turut memperburuk situasi. “Norma-norma sosial yang merugikan sering kali tidak menghargai waktu dan upaya yang dilakukan perempuan dalam mengamankan air dan mengecualikan mereka dari pengambilan keputusan,” ujarnya. Ia menambahkan, “Konsekuensi ekonominya nyata: peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan hampir mustahil.”
