Perempuan dan anak perempuan disebut menjadi kelompok yang paling menanggung dampak krisis air global yang kian diperparah perubahan iklim. Di saat beban mereka meningkat akibat sumber air yang mengering dan jarak pengambilan air semakin jauh, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola air justru dinilai masih minim.
Laporan yang dikutip dari The Guardian menyoroti ketidakadilan tersebut: perempuan bukan hanya terdampak paling besar, tetapi juga kerap tidak dilibatkan dalam solusi. Padahal, data menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses dan ruang pengambilan keputusan terkait air, kondisi kesehatan komunitas dapat membaik.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan terbarunya menegaskan perubahan iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan dapat menjadi “mesin kemiskinan” bagi perempuan. Salah satu temuan menyebutkan, kenaikan suhu 1 derajat Celcius dapat mengurangi pendapatan rumah tangga yang dipimpin perempuan sebesar 34% lebih banyak dibanding rumah tangga yang dipimpin laki-laki.
Selain dampak ekonomi, krisis air juga menyita waktu. Secara kolektif, perempuan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari untuk mengambil air. Ketika cuaca ekstrem membuat sumber air mengering, beban ini meningkat. Rata-rata jam kerja mingguan perempuan dilaporkan bertambah 55 menit dibanding laki-laki, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, pengasuhan, atau aktivitas ekonomi produktif.
Dampak krisis air juga merembet ke pendidikan dan kesehatan. Laporan The World Water Development menyebut kurangnya akses air dan sanitasi dapat menghambat pembangunan sosial secara sistematis. Di 40 negara berpenghasilan rendah, sekitar 10 juta remaja putri dilaporkan terpaksa absen dari sekolah atau kegiatan sosial karena tidak tersedianya fasilitas toilet yang layak.
Risiko lain menyangkut keselamatan. Kepala kebijakan kesehatan publik di lembaga amal WaterAid, Helen Hamilton, menyoroti potensi meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender ketika perempuan harus berjalan lebih jauh ke wilayah terpencil untuk mencari air akibat sumber yang semakin langka dan tidak menentu.
Di tengah tantangan tersebut, contoh solusi muncul ketika perempuan diposisikan bukan hanya sebagai korban, melainkan sebagai pengelola. UNESCO menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam tata kelola air untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
World Vision mencatat pengalaman di Rumate, Kenya. Perempuan yang sebelumnya menghabiskan sekitar empat jam per hari untuk mencari air kemudian dilibatkan dalam pengeboran sumur dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya, anak-anak di wilayah tersebut dilaporkan menjadi lebih sehat dan terbebas dari malnutrisi karena akses air bersih lebih terjamin. Para ibu juga disebut memiliki waktu untuk memulai usaha kecil.
Direktur global bidang air di World Vision, Parvin Ngala, menilai norma sosial kerap gagal menghargai upaya perempuan dalam memastikan akses air bagi keluarga. Ia menekankan, ketika akses air diberikan secara adil, manfaatnya akan dirasakan seluruh komunitas.
PBB menegaskan air bersih bukan kemewahan, melainkan fondasi bagi kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang setara. Dalam konteks itu, memperjuangkan hak air bagi perempuan dipandang bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu.
