Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Militer kedua negara dilaporkan saling melancarkan serangan, terutama di wilayah perbatasan, yang mengakibatkan puluhan warga sipil tewas serta kerusakan pada rumah dan tempat usaha.
Meski eskalasi terbaru menonjol, perselisihan Thailand-Kamboja bukanlah isu baru. Sengketa perbatasan telah berlangsung selama puluhan tahun dan berulang kali muncul ke permukaan, terutama terkait perbedaan tafsir atas batas wilayah yang berakar pada sejarah panjang kawasan.
Akar sengketa: tafsir peta kolonial dan posisi Kuil Preah Vihear
Inti konflik kerap dikaitkan dengan interpretasi berbeda atas peta perbatasan yang dibuat pada era kolonial Prancis. Salah satu titik paling sensitif adalah Kuil Preah Vihear, kuil Hindu kuno abad ke-11 yang didedikasikan untuk Dewa Siwa dan berada di lokasi strategis di puncak tebing Pegunungan Dângrêk.
Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag memutuskan Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Thailand menerima putusan itu dengan keberatan: Bangkok mengakui kepemilikan kuil oleh Kamboja, namun menegaskan wilayah di sekitarnya masih menjadi sengketa.
Ketegangan kembali meningkat pada 2008 ketika Kuil Preah Vihear didaftarkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO atas nama Kamboja. Langkah itu memicu protes dari kelompok nasionalis di Thailand. Pada 2013, ICJ kembali menegaskan keputusannya dan menyatakan area di sekitar kuil juga milik Kamboja. Namun, meski ada putusan hukum internasional, implementasi di lapangan tetap menjadi persoalan dan kerap dipengaruhi sentimen publik di kedua negara.
Nasionalisme sebagai faktor pendorong
Sentimen nasionalisme disebut memainkan peran besar dalam eskalasi konflik. Di Thailand, kelompok nasionalis garis keras seperti Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) atau “Kaos Kuning” kerap memobilisasi sentimen anti-Kamboja. Mereka menuduh pemerintah Thailand tidak cukup tegas mempertahankan klaim wilayah, yang kemudian berujung pada demonstrasi dan tekanan politik.
Di Kamboja, Kuil Preah Vihear juga menjadi simbol identitas dan perjuangan nasional. Perdana Menteri Hun Sen dan kemudian putranya, Hun Many, disebut memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik domestik dan memperkuat dukungan nasionalis. Hun Many, yang menjabat sebagai Presiden Union of Youth Federations of Cambodia (UYFC), memimpin sejumlah mobilisasi massa patriotik, termasuk parade besar di Phnom Penh dan acara di Stadion Olimpiade Nasional yang bertujuan membangkitkan nasionalisme serta dukungan bagi pasukan di garis depan.
Dimensi geopolitik kawasan
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja juga dikaitkan dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas di Asia Tenggara. Sejumlah kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Uni Eropa memiliki kepentingan terhadap stabilitas regional untuk menjaga kelancaran perdagangan, investasi, dan keamanan jalur laut strategis.
Tiongkok disebut memiliki pengaruh yang meningkat di Kamboja melalui investasi dan bantuan pembangunan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menyeimbangkan pengaruh tersebut, sehingga stabilitas di perbatasan Thailand-Kamboja menjadi bagian dari dinamika regional yang lebih besar. Eskalasi konflik dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan dan membuka peluang keterlibatan eksternal yang lebih kuat.
Dampak kemanusiaan dan ekonomi
Eskalasi terbaru pada 2025 menunjukkan kekerasan yang signifikan, dengan penggunaan senjata ringan, roket, artileri, hingga serangan udara. Disebutkan setidaknya 14 orang tewas, terdiri dari 13 warga sipil dan 1 tentara. Selain itu, lebih dari 100.000 warga sipil dilaporkan mengungsi dari empat provinsi perbatasan Thailand ke tempat penampungan sementara.
Salah satu insiden yang disorot adalah serangan roket Kamboja terhadap pompa bensin di Provinsi Sisaket, Thailand, yang menewaskan 11 warga sipil dan melukai 35 orang, sebagian besar siswa. Rumah sakit di dekat perbatasan, termasuk di Provinsi Surin, juga menjadi sasaran serangan artileri. Thailand mengecam serangan ke area sipil tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal perang. Kedua belah pihak saling menuduh memulai tembakan dan sama-sama dituduh menggunakan drone serta senjata berat. Thailand juga menyatakan darurat militer di delapan distrik perbatasan.
Di luar korban dan pengungsian, konflik turut menimbulkan konsekuensi ekonomi. Pembatasan pergerakan barang, jasa, dan orang di perbatasan berisiko mengganggu aktivitas lintas negara. Thailand disebut bergantung pada tenaga kerja Kamboja, dengan perkiraan 500.000 hingga 800.000 pekerja Kamboja bekerja di sektor padat karya. Pembatasan mobilitas dapat memicu kekurangan tenaga kerja.
Investasi Thailand di Kamboja yang tersebar di sektor tekstil, perhotelan, SPBU, hingga kedai kopi juga dinilai terancam bila pembatasan perdagangan berlanjut. Pariwisata Kamboja disebut terdampak negatif. Perdagangan perbatasan kedua negara mencapai hampir 200 miliar baht per tahun, dengan Thailand mencatat surplus perdagangan besar, yakni 109,2 miliar baht pada 2024. Di tingkat lokal, masyarakat perbatasan menghadapi dampak langsung berupa perpindahan penduduk dan terganggunya mata pencaharian.
Ujian bagi ASEAN dan tantangan menuju resolusi
Konflik ini turut menguji solidaritas dan kredibilitas ASEAN. Organisasi kawasan itu disebut telah berupaya mendorong penghentian permusuhan dan memfasilitasi dialog, namun preferensi Thailand untuk penyelesaian bilateral dinilai kerap menyulitkan intervensi pihak ketiga yang lebih formal.
Situasi tersebut menyoroti batas prinsip non-intervensi ASEAN ketika menghadapi konflik antaranggota yang berulang. Disebutkan pula bahwa keterulangan konflik hingga Kamboja mencari intervensi Dewan Keamanan PBB memperlihatkan tantangan ASEAN dalam menjadi penengah efektif, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan eksternal yang lebih besar.
Dalam konteks jangka panjang, penyelesaian dinilai membutuhkan langkah yang melampaui putusan hukum internasional semata. Konflik yang terus muncul meski ada putusan ICJ menunjukkan adanya dimensi non-legal—terutama nasionalisme dan kepentingan politik domestik—yang turut mempertahankan ketegangan. Karena itu, diperlukan mekanisme dialog dan penyelesaian yang lebih konkret dan komprehensif, termasuk upaya membangun kepercayaan dan mengurangi insentif politik untuk terus mengobarkan isu perbatasan.
Hingga kini, prospek damai masih menghadapi tantangan. Sengketa Thailand-Kamboja tidak hanya menyangkut klaim teritorial, tetapi juga sejarah yang belum tuntas, sentimen nasionalisme yang kuat, serta kepentingan geopolitik yang saling terkait di kawasan.
