Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat pada era Presiden Donald Trump, memicu kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan meluasnya konflik. Pengerahan armada militer AS, retorika keras dari kedua pihak, serta pernyataan kesiapan Iran menghadapi perang menjadi perhatian utama di kawasan.

Meski serangan langsung AS ke Iran tidak kembali terjadi setelah insiden pada 2025, langkah-langkah militer yang diambil Washington dan ancaman balasan dari Teheran menggambarkan situasi yang tetap rapuh. Sejumlah pihak menilai kondisi ini rawan eskalasi jika terjadi salah langkah di lapangan.

Hubungan AS dan Iran telah lama diwarnai ketegangan sejak Revolusi Iran 1979. Namun, dalam periode kepemimpinan Trump, dinamika tersebut kembali menajam melalui serangkaian perkembangan yang menjadi sorotan.

Pada Juni 2025, AS melakukan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow. Serangan itu memicu kritik internasional, namun Trump menyebutnya sebagai keberhasilan untuk menekan program nuklir Iran.

Ketegangan berlanjut pada Desember 2025 ketika AS menempatkan armada militernya, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, di Teluk Persia. Langkah ini dipandang sebagai bentuk tekanan langsung kepada Iran sekaligus sinyal kesiapan militer di kawasan.

Memasuki Januari 2026, Iran meningkatkan latihan militer, menyiapkan rudal dan drone strategis, serta menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan serangan AS jika eskalasi terjadi. Pernyataan dan persiapan tersebut mempertegas posisi Iran bahwa mereka siap merespons bila tekanan meningkat.

Di tengah situasi yang memanas, upaya diplomasi regional juga muncul. Turki dan negara-negara Teluk mendorong pertemuan diplomatik untuk meredam ketegangan dan mencegah konflik berskala besar.

Secara umum, pendekatan Trump digambarkan agresif namun tetap menyisakan ruang negosiasi terbatas. Trump menegaskan opsi serangan tambahan masih terbuka jika Iran tidak memenuhi tuntutan AS. Pada saat yang sama, pengerahan armada dan posisi strategis kapal induk dipandang sebagai pamer kekuatan yang memberi tekanan psikologis terhadap Iran.

Meski demikian, AS tetap membuka jalur diplomatik melalui mediator internasional untuk membahas program nuklir Iran. Kombinasi tekanan militer dan diplomasi parsial ini dinilai dapat meningkatkan risiko konflik yang lebih luas apabila Iran menolak mundur dari program nuklirnya.

Kronologi perkembangan sejak 2025 menunjukkan bahwa meski tidak ada serangan langsung lanjutan setelah serangan udara tersebut, potensi konflik tetap tinggi. Setiap langkah di kawasan, baik berupa pengerahan militer maupun respons balasan, berpeluang memicu eskalasi yang lebih besar.