Ancaman terhadap infrastruktur bawah laut serta meluasnya peran sistem nirawak dalam strategi pertahanan menjadi sorotan dalam Konferensi Kepala Pertahanan Perjanjian Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangement/FPDA) ke-23 di Singapura pada akhir Mei 2025. Para pemimpin militer dari lima negara anggota FPDA—Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Britania Raya—menegaskan kembali komitmen kolektif untuk menjaga stabilitas regional di tengah lanskap keamanan yang kian kompleks.
Konferensi yang dipimpin Kepala Pasukan Pertahanan Singapura, Laksamana Madya Aaron Beng, menekankan relevansi FPDA dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik. Ia menyebut FPDA sebagai salah satu pengelompokan keamanan regional paling lama berdiri di kawasan, yang dibentuk pada 1971, sekaligus menegaskan bahwa kerja sama itu terus berkembang mengikuti kebutuhan keamanan yang berubah.
Dalam pembahasan, para pemimpin menyoroti perlunya peningkatan kapabilitas dan koordinasi untuk melindungi infrastruktur bawah laut, termasuk kabel komunikasi serta jaringan pipa minyak dan gas. Kekhawatiran meningkat seiring dugaan sabotase terhadap kabel bawah laut oleh kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok dan Rusia. Kabel bawah laut disebut membawa lebih dari 95% lalu lintas data dunia, sehingga gangguan terhadapnya dinilai berpotensi berdampak luas.
Perkembangan di Eropa turut menjadi bahan rujukan. Dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keamanan NATO yang beranggotakan 32 negara meningkatkan pengerahan pesawat patroli maritim, kapal fregat, dan drone angkatan laut di kawasan Baltik sebagai bagian dari langkah penanggulangan. Kepala staf pertahanan Britania Raya, Laksamana Tony Radakin, mengatakan isu tersebut mendapat perhatian besar di Eropa dan membuka peluang berbagi pengetahuan mengenai cara menghadapi ancaman, untuk melihat sejauh mana pendekatan serupa dapat diterapkan di kawasan Indo-Pasifik.
Para pejabat pertahanan juga menyepakati bahwa latihan FPDA mendatang, termasuk Bersama Lima 2025 pada September, akan mengintegrasikan teknologi generasi berikutnya untuk menghadapi ancaman nontradisional. Keterlibatan jet tempur F-35 Angkatan Udara Australia serta Kelompok Kapal Induk Pemukul Britania Raya yang menampilkan kapal induk HMS Prince of Wales disebut akan memperkuat kesiapan operasional.
Selain ancaman bawah laut, konferensi menyoroti perkembangan postur FPDA menghadapi ancaman siber dan hibrida, terutama yang berkaitan dengan operasi yang disponsori negara dan menargetkan infrastruktur. Di Singapura, Badan Digital dan Intelijen yang didirikan pada 2022 disebut berperan penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Singapura juga memperluas pengawasan maritim dengan sistem penanggulangan, termasuk kendaraan bawah air otonom dan kapal permukaan tak berawak.
Aaron Beng menyatakan FPDA akan terus mencermati ancaman yang muncul, kapabilitas dan kekhawatiran masing-masing negara, serta menyesuaikan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, analis senior S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Thomas Lim, menilai FPDA menunjukkan kemampuan adaptasi melalui pendekatan saling belajar praktik terbaik antarnegara dalam menghadapi ancaman keamanan yang berkembang.
Menurut Thomas Lim, meski FPDA bukan pakta pertahanan timbal balik, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana strategis untuk membangun kerja sama. Struktur konsultatifnya dinilai memberi fleksibilitas sekaligus memperkuat interoperabilitas lintas ranah, termasuk perang siber, bawah laut, dan penggunaan sistem tak berawak. Ia juga menyoroti peran Singapura yang terus berkembang melalui partisipasi rutin dalam latihan FPDA dan perjanjian bilateral, khususnya dengan Australia, sebagai bagian dari upaya memperkuat interoperabilitas.
Thomas Lim menambahkan bahwa kolaborasi pertahanan yang diperluas memungkinkan negara-negara menunjukkan sikap bersatu dalam menghadapi potensi ancaman, sejalan dengan penegasan para kepala pertahanan FPDA mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika keamanan yang terus berubah.
