Jakarta—Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Universitas Pertahanan RI (Unhan) merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat stabilitas serta daya tangkal nasional di tengah meningkatnya potensi kontinjensi konflik global dan regional.
Perumusan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Kontinjensi Konflik Global dan Regional yang Mempengaruhi Stabilitas Nasional, yang digelar di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rakor dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Bayu Hendra Permana.
Menurut Bayu, rakor ini merupakan tahapan akhir dari kerja sama Kemenko Polkam dan Unhan yang sebelumnya menggelar tiga kajian publik mengenai kontinjensi konflik regional, konflik global, serta ketahanan nasional lintas sektor. Forum tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pakar pertahanan.
Dalam sambutannya, Bayu menegaskan pertemuan ini menjadi wadah integratif untuk merangkum seluruh hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final yang akan disampaikan kepada kementerian/lembaga. “Rapat ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Melalui forum ini kita akan merangkum seluruh hasil kajian menjadi rekomendasi kebijakan final,” ujarnya.
Bayu juga menilai situasi global yang semakin kompleks menuntut kesiapsiagaan nasional yang menyeluruh. Rivalitas antarnegara besar di kawasan Indo-Pasifik, kata dia, tidak hanya berdampak pada aspek geopolitik dan keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, hingga ideologi bangsa. Ia menekankan ketahanan nasional tidak semata urusan pertahanan militer, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling memperkuat.
Dalam arahan kepada peserta, Bayu meminta pembahasan difokuskan pada tiga hal utama: membangun kesamaan persepsi lintas sektor terhadap ancaman global, memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada penguatan daya tangkal bangsa.
Sesi pemaparan dan diskusi dipimpin Kepala Bidang Intelijen Pertahanan, Kolonel Sus Paulus Suhendrasmo. Tiga narasumber dari Unhan, Kementerian Pertahanan, dan Dewan Pertahanan Nasional menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan pertahanan serta penguatan daya tangkal nasional di tengah dinamika keamanan global.
Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan dari Unhan menekankan perlunya pembaruan doktrin pertahanan nasional agar selaras dengan perubahan karakter ancaman. Ia menilai doktrin lama masih berfokus pada ancaman konvensional dan belum menjawab tantangan perang modern seperti serangan siber dan disinformasi digital. Karena itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas institusi, penguatan literasi geopolitik, serta riset berbasis teknologi untuk membangun pertahanan yang adaptif dan tangguh.
Sementara itu, Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo, Direktur Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan, memaparkan arah kebijakan umum pertahanan 2025–2029. Ia menyampaikan sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Fokus kebijakan lima tahun ke depan, menurutnya, mencakup penguatan kemandirian bangsa, pembangunan industri pertahanan, serta pembinaan karakter bela negara sebagai fondasi daya tangkal nasional.
Adapun Marsma TNI Agung Karyanto, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ia menegaskan pertahanan bersifat heterogen dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Karena itu, ia menilai diperlukan pemahaman bersama antarkementerian/lembaga serta komitmen kolektif untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan nasional dari berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter.
Menutup rangkaian kegiatan, forum menegaskan ketahanan nasional merupakan kerja bersama. Dalam situasi dunia yang kian tidak menentu, sinergi antarinstansi, dukungan masyarakat, dan kemandirian bangsa dinilai menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi perubahan.
