Kementerian Agama (Kemenag) RI menginisiasi rangkaian seminar internasional bertema perdamaian dunia yang akan digelar di empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yakni UIN Alauddin Makassar, UIN Sumatera Utara, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seminar perdana berlangsung di UIN Alauddin Makassar pada Senin (17/11/2025).
Forum tersebut mengangkat tema “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza”. Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., membuka kegiatan sekaligus menjadi keynote speaker pertama. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dr. Muhammad Anis Matta, hadir sebagai keynote speaker kedua.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan, antara lain Prof. Robert W. Hefner, antropolog dari Boston University, Amerika Serikat, yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional. Selain itu, Revda Selver Iseric, jurnalis dan penulis asal Palestina, memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina. Pemuka agama Ustadz Das’ad Latif juga menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan mengenai perkembangan terkini di Gaza.
Dalam pidatonya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait solusi dua negara memunculkan resonansi global yang positif. Ia mengatakan menerima banyak komunikasi dari pihak luar negeri yang meminta penjelasan lebih luas mengenai gagasan tersebut.
Menurut Nasaruddin, Kemenag berkepentingan membantu mengakumulasi dan menegaskan gagasan strategis Presiden Prabowo melalui forum akademik. Ia juga menyebut kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 personel perdamaian bila diperlukan sebagai bagian dari dukungan konkret yang ditawarkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina bersumber dari tiga mandat utama, yakni konstitusi, agama, dan kemanusiaan. Ia menyebut dukungan Indonesia konsisten dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, baik secara politik, moral, maupun kemanusiaan.
Anis Matta merinci langkah terbaru Indonesia, termasuk pengiriman dana sebesar US$12 juta untuk pembangunan dapur umum di Gaza. Ia juga menyampaikan total bantuan Indonesia telah mencapai US$36 juta serta pengiriman 1.200 ton bantuan kemanusiaan melalui jalur udara.
Ia menambahkan adanya inisiatif baru dari Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Menurutnya, ini menjadi pembeda karena untuk pertama kalinya Indonesia menyatakan kesiapan terlibat langsung melalui pasukan perdamaian. Anis Matta juga memastikan hasil forum akademik akan dirangkum sebagai masukan kebijakan (policy input) bagi kementerian dan lembaga terkait, seraya menilai krisis Gaza telah menjadi ujian bagi hukum internasional dan tatanan global.
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., menyampaikan forum tersebut merupakan gagasan langsung Menteri Agama sebagai bentuk diplomasi akademik Indonesia. Ia menyebut rangkaian seminar internasional ini juga diikuti peserta dari berbagai negara, dengan tujuan menerjemahkan diplomasi Presiden Prabowo ke dalam diplomasi politik akademik.
Hamdan menambahkan, forum diharapkan menghasilkan rekomendasi akademik yang akan dirumuskan menjadi policy brief bagi pemerintah. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pemahaman sebagai prasyarat perdamaian, sembari mengutip pernyataan Albert Einstein.
Terpisah, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., menyambut positif inisiatif Kemenag tersebut. Ia menilai PTKIN memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan diplomasi kemanusiaan Indonesia memiliki landasan keilmuan yang kuat.
Asep Jahar menyatakan UIN Jakarta mendukung penuh diplomasi akademik untuk perdamaian dunia dan siap menjadi bagian dari rangkaian seminar internasional berikutnya melalui kontribusi riset, publikasi, dan kerja sama global. Ia menegaskan konflik Gaza bukan hanya isu politik, melainkan juga isu kemanusiaan yang menuntut keterlibatan kampus dalam menyuarakan perdamaian berbasis ilmu pengetahuan.
