Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meragukan peluang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator dalam konflik yang memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut JK, upaya mediasi itu akan sulit terwujud di tengah eskalasi terbaru di Timur Tengah, termasuk serangan Israel ke Iran dan konfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Pernyataan tersebut disampaikan JK di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026. Ia menilai tantangan utama bagi Indonesia adalah posisi yang tidak setara dalam perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat. Ketidakseimbangan itu, kata JK, dapat merugikan Indonesia sekaligus mempersulit peran Indonesia untuk tampil kredibel sebagai mediator yang netral.
JK mengatakan niat Prabowo untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai merupakan hal yang baik. Namun, ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dan kompleks. Ia juga membandingkannya dengan konflik Israel–Palestina yang selama ini belum terselesaikan, di mana peran Amerika Serikat dinilai sangat menentukan.
Di sisi lain, situasi keamanan kawasan dilaporkan memburuk dalam beberapa hari terakhir. Israel disebut melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, disusul pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Dalam rangkaian serangan itu, dilaporkan tujuh roket menghantam Teheran di dekat kediaman Ayatollah Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas dengan peluncuran roket ke Israel serta sejumlah target lain di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei. Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan meliburkan pekerjaan selama satu minggu.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog guna mengupayakan kembali kondisi keamanan yang kondusif di kawasan. Meski demikian, JK menilai dinamika geopolitik saat ini membuat ruang mediasi semakin sempit, terutama karena konflik melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.
Menurut JK, mediasi dalam konflik internasional yang melibatkan negara-negara berpengaruh membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia menekankan perlunya posisi tawar yang kuat serta kemampuan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak agar upaya menjadi penengah dapat berjalan efektif.
