India memposisikan inisiatif maritim “ekonomi biru” sebagai strategi pembangunan sekaligus instrumen diplomatik di Samudra Hindia yang kian strategis. Di tengah meningkatnya persaingan regional, New Delhi mendorong kerja sama dengan negara-negara pesisir melalui praktik maritim berkelanjutan, pemanfaatan teknologi kelautan canggih, serta investasi infrastruktur—pendekatan yang juga memperkuat ambisi Indo-Pasifiknya.
Analis kebijakan luar negeri India, Lauren Dagan Amoss, menilai ekonomi biru tidak hanya terkait pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghubung diplomatik antara India dan negara-negara tetangga di Samudra Hindia. Ia juga menyoroti pentingnya kawasan tersebut mengingat sekitar 50% perdagangan global disebut melintasi Samudra Hindia.
Pendekatan India ini berlandaskan visi Kemajuan Timbal Balik dan Holistik untuk Keamanan dan Pertumbuhan di Seluruh Kawasan. Kerangka tersebut bertujuan memperkuat kemitraan keamanan maritim dan konektivitas ekonomi di Indo-Pasifik, sekaligus mendukung pengembangan negara-negara maritim yang lebih kecil.
Diplomasi pertahanan India juga disebut mencerminkan penyesuaian strategi New Delhi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Contohnya terlihat dari penjualan rudal ke Filipina serta pemberian aset angkatan laut kepada Vietnam.
Di sisi kemampuan militer maritim, India mempercepat pengembangan armadanya. Pada Juni 2025, Angkatan Laut India meresmikan INS Arnala, kapal perairan dangkal anti-kapal selam pertama yang diproduksi di dalam negeri. Kapal ini diproyeksikan meningkatkan operasi pengawasan dan pelarangan di kawasan yang dinilai rentan terhadap ancaman seperti pembajakan.
Secara paralel, India mengembangkan strategi komprehensif untuk kawasan pesisirnya, termasuk memodernisasi sektor perikanan, meningkatkan akuakultur, serta menarik investasi energi terbarukan dan pariwisata. Rangkaian program tersebut disebut selaras dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi seperti kapal bertenaga surya dan pemantauan laut berbasis kecerdasan buatan.
Amoss menekankan negara-negara pesisir di Samudra Hindia perlu mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang “pintar”, yakni mendorong industri lokal sambil melindungi ekosistem laut yang menjadi tumpuan kehidupan dan ekonomi.
Kerja sama maritim juga dibahas dalam forum internasional. Dalam konferensi Nor-Shipping pada Juni 2025 di Norwegia, pejabat India dan Jepang mendiskusikan perluasan kolaborasi, termasuk penelitian dan pengembangan, digitalisasi pelabuhan, pengembangan bersama pelabuhan dan kelompok industri maritim, serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.
Menteri Pelabuhan, Pengiriman, dan Perairan India, Sarbananda Sonowal, menyatakan hubungan India dan Jepang memiliki sejarah panjang yang berakar pada afinitas spiritual serta ikatan budaya dan peradaban. Ia juga menyinggung kolaborasi kedua negara dalam kerangka Quad bersama Australia dan Amerika Serikat, serta Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) India-Jepang-Australia, sebagai cerminan komitmen memperkuat keamanan maritim dan integrasi ekonomi regional.
