Jakarta — Meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global memicu perhatian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo). Kedua organisasi menilai situasi tersebut dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi dan risiko gangguan rantai pasok.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi sekaligus Ketua Umum Aspebindo, Dr Anggawira MM MH, menyatakan konflik di Timur Tengah telah berkembang dari dinamika geopolitik regional menjadi konfrontasi antarnegara yang berpotensi menimbulkan gangguan signifikan pada rantai pasok energi dunia. Ia menyoroti jalur distribusi strategis Selat Hormuz sebagai titik krusial yang rentan terdampak eskalasi.
“Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” ujar Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Hipmi mencatat ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak yang telah melampaui 50 persen membuat perekonomian nasional rentan terhadap imported inflation ketika harga energi internasional bergejolak. Menurut Hipmi, kenaikan harga minyak mentah global juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, Aspebindo menilai potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia akibat konflik global dapat berdampak langsung pada biaya pokok penyediaan listrik nasional. Hal ini berkaitan dengan kondisi sebagian pembangkit listrik di Indonesia yang masih bergantung pada pasokan LNG impor berbasis harga pasar.
Dalam situasi geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu, Hipmi dan Aspebindo meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional sekaligus melindungi daya tahan sektor industri.
Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan untuk merespons potensi guncangan pasokan dan harga energi. Pertama, pemerintah didorong mengaktifkan Protokol Darurat Energi Nasional, termasuk meningkatkan cadangan operasional BBM nasional sebagai penyangga jika terjadi gangguan pasokan global.
Kedua, Hipmi dan Aspebindo mendorong optimalisasi pemanfaatan energi domestik, khususnya batubara dan gas bumi, untuk sektor ketenagalistrikan guna mengurangi ketergantungan pada LNG berbasis harga spot. Ketiga, pemerintah diminta memperkuat kontrak energi jangka panjang, terutama untuk LNG, agar stabilitas harga energi primer nasional lebih terjaga.
Keempat, kedua organisasi merekomendasikan pembentukan Energy Supply Shock Task Force, yakni satuan tugas khusus untuk memantau serta merespons cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.
Anggawira menekankan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi dalam jangka pendek. “Transisi energi tetap penting, namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” katanya.
