Jenewa — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan PBB tetap aktif memediasi konflik di berbagai belahan dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis, 29 Januari 2026, saat ia memaparkan prioritas PBB untuk tahun 2026.

Guterres mengakui tidak semua pihak yang terlibat konflik bersedia menerima PBB sebagai mediator. Meski demikian, ia menyebut organisasi tersebut terus menjalankan peran aktif di banyak wilayah rawan konflik.

Menurut Guterres, PBB saat ini terlibat dalam berbagai skenario mediasi, termasuk di Libya, Sudan, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Ia menegaskan tidak khawatir terhadap masa depan peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta menilai lembaga itu masih relevan dan dibutuhkan dalam penyelesaian konflik global.

Namun, Guterres menjelaskan ada wilayah tertentu di mana PBB tidak berperan sebagai mediator karena setidaknya salah satu pihak menolak keterlibatan PBB. Ia menyinggung konflik Israel sebagai contoh, dengan menyatakan bahwa Israel tidak pernah menerima PBB sebagai mediator. Menurutnya, hal itu kemungkinan terkait dengan pendekatan PBB yang berlandaskan nilai-nilai Piagam PBB.

Guterres menambahkan PBB juga telah sangat aktif dalam mencegah skenario terburuk di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Myanmar. Selain itu, PBB berperan dalam perundingan terkait Sahara Barat, serta terlibat dalam berbagai upaya mediasi, konsiliasi posisi, dan proses perdamaian di sejumlah kawasan.

Meski menekankan peran aktif PBB, Guterres mengakui adanya keterbatasan. Ia mengatakan PBB tidak memiliki instrumen kekuasaan untuk memaksa pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak dapat memaksa mereka duduk di meja perundingan. Menurutnya, keberhasilan mediasi PBB sangat bergantung pada kemauan politik dan itikad baik para pihak yang berkonflik.