Konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi rantai pasok global serta mendorong kenaikan harga komoditas energi. Jika eskalasi meluas dan melibatkan negara-negara besar lainnya, situasi tersebut disebut dapat memicu destabilisasi ekonomi global.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan operasi militer besar (major combat operations) yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran mengancam stabilitas politik dan ekonomi dunia. Dari sisi logistik dan rantai pasok global, ia menilai gangguan akan terjadi apabila perdamaian tidak segera terwujud di Timur Tengah.
Menurut Yukki, eskalasi konflik memicu kekhawatiran akan disrupsi rantai pasok logistik global yang dapat menekan ekonomi banyak negara. Ia juga menyoroti retaliasi Iran yang disebut melakukan blokade di Selat Hormuz, jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai negara.
“Eskalasi konflik ini langsung memicu kekhawatiran akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara. Terlebih, retaliasi Iran saat ini melakukan blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi utama minyak dan gas dari Timur Tengah ke berbagai negara,” ujar Yukki dalam keterangan tertulis, Ahad (1/3/2026).
Dampak langsung serangan militer di kawasan Timur Tengah, menurut laporan tersebut, terlihat pada kenaikan harga minyak. Pada Sabtu (28/2), harga minyak WTI disebut menyentuh 67 dolar AS, sementara Brent mencapai 72,8 dolar AS.
Yukki menjelaskan, setidaknya ada enam negara utama eksportir minyak yang jalur distribusinya berpotensi terdampak apabila Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai bagian dari operasi militer, yakni Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, serta Iran sendiri. Di sisi lain, negara-negara pengimpor seperti India, China, Jepang, dan kawasan Asia Tenggara juga dinilai berisiko terdampak jika pasokan dari negara-negara tersebut terganggu.
Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mendorong inflasi harga energi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, menahan penurunan suku bunga global, melemahkan kepercayaan pasar, serta menggerus ketahanan fiskal berbagai negara.
“Sepanjang 2025 lalu, ekonomi global sudah penuh tekanan, khususnya akibat guncangan tarif dagang AS. Jika konflik ini berkepanjangan, pelemahan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berpotensi terjadi akibat kenaikan harga energi dan ongkos logistik,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, situasi tersebut menjadi perhatian karena Indonesia disebut sebagai net importir minyak sehingga dinilai rentan terhadap lonjakan harga global.
