Presiden Suriah Ahmad Al-Syara’ dinilai memilih menghindari konfrontasi militer langsung dengan Israel, salah satunya karena Suriah baru keluar dari konflik berkepanjangan selama 13 tahun yang meninggalkan kerusakan besar. Di tengah upaya pemulihan, Suriah disebut tengah fokus membangun kembali negara, memperkuat institusi militer, serta keluar dari isolasi internasional.
Pertimbangan itu dipandang realistis mengingat perang berskala besar selalu berbiaya tinggi, bahkan bagi negara yang stabil, terlebih bagi Suriah yang masih dalam tahap pemulihan. Namun, pendekatan Al-Syara’ terhadap Israel tidak semata didorong oleh alasan tersebut.
Dalam masa transisi yang sensitif, Al-Syara’—yang memiliki latar belakang sebagai mantan pemimpin salah satu kelompok Islam—dipotret tengah menampilkan transformasi sebagai negarawan. Ia dikatakan ingin membangun negara modern, menjaga persatuan Suriah, dan mencegah negara kembali terjerumus ke kekacauan domestik, di saat ancaman agresi Israel meningkat.
Al-Syara’ juga menilai tekanan Israel terhadap Suriah terkait dinamika regional yang lebih luas. Ia memandang agresi Israel sebagai bagian dari proyek “Timur Tengah Baru” yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu, ketegangan antara Israel dan Turki di wilayah Suriah disebut ikut membentuk situasi, sehingga pendekatan Israel terhadap Suriah tidak hanya dipengaruhi isu bilateral.
Sejak menjabat, Al-Syara’ menyatakan Suriah tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga, termasuk Israel. Namun, agresi Israel dipandang tidak semata dipicu kekhawatiran atas hadirnya kepemimpinan Islam di Suriah. Netanyahu disebut melihat perubahan di Suriah sebagai peluang untuk membentuk realitas keamanan baru di wilayah selatan, melemahkan kekuatan negara baru, dan memanfaatkan perpecahan internal demi keuntungan geopolitik.
Dalam konteks itu, strategi Al-Syara’ menghadapi Israel digambarkan bertumpu pada empat jalur utama. Pertama, menghindari konfrontasi militer langsung yang berisiko tinggi dan berpotensi menghambat proses transisi politik. Kedua, membatasi ruang gerak Israel melalui integrasi Pasukan Demokratik Suriah ke dalam struktur negara baru, menangani ancaman di pesisir Suriah, serta membangun dialog dengan komunitas Druze di selatan agar tidak jatuh ke dalam pengaruh Israel.
Ketiga, menunjukkan komitmen pada diplomasi dan hukum internasional guna memperkuat posisi Suriah di hadapan komunitas internasional dalam menghadapi agresi. Keempat, mengandalkan diplomasi regional dan keterbukaan terhadap negara-negara Barat untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan agresifnya di Suriah.
Prioritas memperbaiki hubungan dengan Barat, terutama Amerika Serikat, serta upaya mengatasi sanksi ekonomi disebut menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Al-Syara’ meyakini, dengan menghindari eskalasi langsung, Washington dapat didorong untuk menekan Netanyahu agar mengurangi kebijakan agresifnya terhadap Suriah. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru di mata dunia Barat.
Di sisi lain, penguatan kemitraan strategis dengan Turki, termasuk di sektor pertahanan, tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan. Namun, langkah ini dinilai berisiko memperbesar konflik geopolitik Turki-Israel di Suriah, sehingga Al-Syara’ disebut berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait aliansi militer dengan Ankara. Meski demikian, jika agresi Israel meningkat dan mengancam stabilitas pemerintahan baru, opsi tersebut dipandang bisa menjadi langkah yang sulit dihindari.
Strategi ini disebut mungkin tidak segera menghasilkan perubahan, tetapi setidaknya dapat mengurangi dampak tantangan Israel terhadap Suriah yang baru bangkit, sekaligus memperluas pilihan diplomatik untuk mencari dukungan internasional. Dalam kerangka itu, diplomasi jalur belakang yang dijalankan sekutu-sekutu regional Suriah dinilai dapat berperan mempengaruhi kebijakan Presiden AS terkait keterlibatan Israel di Suriah. Komitmen pada transisi politik yang sejalan dengan ekspektasi Barat juga dipandang dapat membantu Al-Syara’ membangun citra sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas domestik dan mengelola konflik dengan Israel secara terukur.
