Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memuji konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang dinilainya semakin kompleks. Ia juga menyoroti kebijakan nonblok Indonesia yang tetap dipertahankan dalam menghadapi berbagai konflik dan rivalitas internasional.
Menurut Boroujerdi, Indonesia berpegang pada prinsip kemandirian, keseimbangan, dan dialog dalam merespons perkembangan global. Ia menilai sikap tersebut sejalan dengan pendekatan yang juga dijalankan Iran serta negara-negara independen lainnya.
“Di tengah berbagai tantangan global, Indonesia terus mengejar kebenaran dan keseimbangan dalam sistem internasional, berlandaskan kebijakan luar negeri yang independen, aktif, dan nonblok,” ujar Boroujerdi dalam sambutannya pada peringatan Hari Nasional Republik Islam Iran sekaligus HUT ke-47 Revolusi Islam Iran di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Boroujerdi turut menyinggung lemahnya peran sejumlah lembaga internasional dalam merespons konflik global. Ia menilai penerapan standar ganda dan rendahnya efektivitas mekanisme multilateral telah menciptakan situasi yang menyerupai “hukum rimba” dalam tatanan dunia.
“Keheningan sejumlah badan internasional, penerapan standar ganda, serta ketidakefektifan mekanisme multilateral dalam menghadapi tindakan Amerika Serikat dan rezim Zionis (Israel) telah menciptakan situasi yang dapat digambarkan sebagai rule of jungle di panggung global,” kata Boroujerdi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat membuat sejumlah negara dan pemimpin merasa berhak bertindak tanpa konsekuensi di berbagai wilayah. Menurutnya, hal itu berpotensi merusak stabilitas sistem internasional dan menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Boroujerdi juga menegaskan kesamaan prinsip antara Iran dan Indonesia—di antaranya nonblok, kemandirian, dialog, kerja sama setara, serta saling menghormati—membuka peluang bagi kedua negara untuk berperan sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh di tingkat regional maupun global.
Ia menilai bergabungnya Indonesia dalam BRICS pada 2025 serta posisinya sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 semakin memperluas ruang kerja sama kedua negara di tingkat internasional.
Dalam konteks hak asasi manusia, Boroujerdi menekankan pentingnya menjaga prinsip universalitas, imparsialitas, dan non-selektivitas. Menurutnya, isu HAM tidak seharusnya dipolitisasi atau dijadikan alat kepentingan tertentu.
“Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan isu tersebut sebagai instrumen kepentingan politik,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Boroujerdi menyampaikan bahwa Iran dan Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan dalam hubungan bilateral dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menilai masih terdapat potensi kerja sama yang belum tergarap secara optimal.
“Masih terdapat banyak peluang kerja sama antara dua negara Islam besar ini yang dapat diwujudkan melalui kemauan politik yang kuat dan komitmen bersama para pemimpin kedua negara,” pungkas Boroujerdi.
