Krisis iklim global kian dipandang sebagai ancaman serius bagi masyarakat dunia. Pemanasan global, perubahan iklim yang ekstrem, serta degradasi lingkungan telah memengaruhi kehidupan jutaan orang di berbagai wilayah. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merembet ke ekonomi, kesehatan, hingga stabilitas sosial.

Isu ini bukan hanya menjadi perhatian negara maju. Negara berkembang pun berada di garis depan dampak perubahan iklim, karena dinilai lebih sensitif dan rentan terhadap konsekuensi negatif yang muncul.

Peran penting negara berkembang

Negara berkembang disebut memiliki peran krusial dalam upaya mengatasi krisis iklim, meski kontribusi emisi gas rumah kaca mereka lebih rendah dibanding negara maju. Namun, tantangan yang dihadapi berbeda dan cenderung lebih berat, mulai dari keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, hingga tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menempatkan banyak negara berkembang pada posisi sulit untuk beradaptasi sekaligus berkontribusi secara efektif dalam mitigasi perubahan iklim.

Diplomasi hijau sebagai strategi kerja sama

Di tengah situasi itu, diplomasi hijau muncul sebagai salah satu kunci pencarian solusi. Diplomasi hijau dipahami sebagai strategi yang menitikberatkan diplomasi dan kerja sama internasional untuk merespons krisis iklim, termasuk mendorong kesadaran dan partisipasi negara-negara dalam menghadapi perubahan iklim.

Kolaborasi antarnegera berkembang dinilai penting karena dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong masa depan yang berkelanjutan.

Forum kerja sama dan contoh kolaborasi

Sejumlah negara berkembang yang kerap menjadi korban utama dampak perubahan iklim semakin menilai perlunya bekerja sama. Inisiatif seperti forum kerja sama Asia-Afrika atau Asian-African Strategic Partnership disebut menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, teknologi, dan sumber daya demi memperbaiki kondisi bumi.

Salah satu contoh kolaborasi yang disorot adalah kerja sama India, Brasil, dan Afrika Selatan dalam kerangka IBSA. Ketiga negara ini melakukan pertukaran teknologi serta pengetahuan terkait pengembangan energi matahari, angin, dan biofuel. Kolaborasi tersebut dinilai melahirkan proyek inovatif sekaligus membuka peluang bagi negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengadopsi solusi ramah lingkungan.

Tantangan: teknologi, pembiayaan, dan politik

Meski menawarkan peluang, pelaksanaan diplomasi hijau menghadapi sejumlah hambatan. Kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang disebut sebagai salah satu tantangan terbesar. Minimnya akses terhadap teknologi terkini dapat memperlambat pengurangan emisi serta upaya adaptasi.

Selain itu, persoalan keuangan juga menjadi kendala. Proyek hijau kerap membutuhkan investasi besar yang tidak selalu mampu dipenuhi negara berkembang. Karena itu, kerja sama internasional yang lebih luas—termasuk bantuan keuangan dan mekanisme pembiayaan inovatif—dinilai diperlukan agar negara berkembang dapat mengambil langkah konkret untuk menekan emisi karbon.

Diplomasi hijau juga bersinggungan dengan tantangan politik. Sejumlah negara masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, diplomasi hijau dituntut mencari cara mengatasi hambatan politik melalui komunikasi, pelatihan, dan fasilitasi yang tepat.

Peran sektor swasta

Sektor swasta turut disebut memegang peran krusial. Sejumlah perusahaan multinasional mulai mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengurangan emisi karbon. Kolaborasi pemerintah negara berkembang dengan sektor swasta dinilai dapat menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan investasi teknologi hijau.

Inspirasi dari berbagai negara

Di tengah berbagai tantangan, beberapa contoh keberhasilan disebut dapat menjadi rujukan. Maroko, misalnya, dinilai tampil sebagai pemimpin regional dalam pengembangan energi matahari dan angin. Dengan dukungan lembaga internasional serta investasi swasta, negara tersebut berhasil mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon.

China juga disebut menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi berkelanjutan. Melalui investasi besar pada energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi, China berkembang menjadi salah satu pemimpin global di sektor energi hijau.

Rangkaian contoh tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi hijau—terutama melalui kerja sama negara berkembang—dipandang sebagai salah satu jalur penting untuk mempercepat respons kolektif terhadap krisis iklim dan mendorong arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.