Di tengah percepatan era kecerdasan buatan, big data, dan tata kelola digital, ukuran kemajuan sebuah negara kian bergeser. Kualitas negara modern tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan pemerintahannya dalam melayani warga secara cepat, adaptif terhadap perubahan, serta cerdas membangun kolaborasi lintas negara.
Dalam konteks itu, pembangunan pemerintahan digital dipandang bukan sekadar agenda teknologi, melainkan strategi yang menyangkut arah peradaban. Perspektif tersebut mengemuka dalam kunjungan strategis delegasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Institute for Global Public Policy (IGPP), Fudan University, Shanghai, Tiongkok.
Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Rektor IPDN Prof. Hyronimus Rowa dan Prof. Muhadam Labolo. Sementara itu, penulis menjadi pimpinan rombongan mahasiswa IPDN dalam agenda Strategic Study yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
Kunjungan ini disebut tidak berhenti pada kegiatan akademik rutin, melainkan menjadi ruang pembelajaran mengenai cara negara modern membangun birokrasi yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Dalam situasi kompetisi global yang semakin ketat, delegasi menilai pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan perspektif lintas negara menjadi kebutuhan bagi negara yang ingin maju.
Fudan University digambarkan sebagai contoh institusi pendidikan yang berperan sebagai pusat diplomasi pengetahuan (knowledge diplomacy). Melalui Institute of International Studies (IIS) dan IGPP, Fudan membangun jejaring kerja sama dengan Indonesia dalam bidang hubungan internasional, tata kelola pemerintahan, riset kebijakan publik, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah akademisi dan institusi Indonesia, antara lain Universitas Indonesia, UGM, UMY, UIII, BRIN, serta berbagai lembaga kajian strategis. Tema diskusi yang diangkat mencakup isu Laut China Selatan, Belt and Road Initiative, diplomasi budaya, faith diplomacy, hingga masa depan hubungan ASEAN–China.
Di balik ragam pembahasan itu, terdapat benang merah yang dinilai relevan bagi Indonesia saat ini, yakni urgensi membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan global. Indonesia menghadapi tantangan ketika masyarakat semakin digital dan menuntut layanan publik yang cepat, sederhana, serta transparan, sementara birokrasi dinilai masih kerap bergerak dengan pola lama yang lambat, sektoral, dan kurang terintegrasi.
Karena itu, transformasi digital disebut tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi atau sistem baru. Perubahan yang dianggap lebih mendasar adalah membangun budaya kerja baru di dalam pemerintahan, dengan kolaborasi sebagai fondasi utama.
Pemerintahan digital, menurut paparan tersebut, sulit terwujud jika masih dihambat ego sektoral. Negara modern membutuhkan integrasi data, sinergi kelembagaan, dan kemampuan bekerja lintas disiplin. Dalam kerangka itulah pertukaran pengetahuan internasional dipandang penting, karena keberhasilan tata kelola di banyak negara dinilai lahir bukan semata dari satu institusi yang kuat, melainkan dari kemampuan seluruh sistem untuk bergerak bersama.
