Nusa Dua, Bali — Pusat Penelitian Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia (CGSI) menilai diplomasi digital memiliki peran penting untuk menekan dampak yang timbul akibat krisis geopolitik global.
Ketua Dewan Pembina CGSI Ermaya Suradinata mengatakan diplomasi digital kini menjadi bagian dari komunikasi yang dilakukan para pemimpin antarnegara. Pernyataan itu disampaikan di sela Seminar Nasional Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Rise 2045 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Ermaya memaparkan sejumlah dinamika geopolitik dan geostrategi dunia, mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Natuna Utara antara China dan Amerika Serikat, hingga konflik Hamas dan Israel. Menurut dia, perkembangan tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Diplomasi digital dan kepentingan nasional
Ermaya yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2001–2005 menambahkan, diplomasi digital menjadi kunci strategis dalam mengelola hubungan internasional sekaligus mempromosikan kepentingan nasional.
Ia menjelaskan, diplomasi digital mencakup berbagai inisiatif, antara lain kampanye media sosial, produksi konten digital, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi dialog antarnegara.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan Indonesia perlu memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan potensi ekonomi nasional, peluang investasi, dan membangun kepercayaan investor.
Menurutnya, konten informatif terkait iklim investasi, kebijakan ekonomi, program dari hulu ke hilir, serta keberhasilan proyek investasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar global.
Waspada risiko siber
Meski demikian, Ermaya menekankan diplomasi digital perlu mendapat perhatian serius karena praktik di lapangan juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan. Ia mengingatkan adanya risiko seperti perang siber hingga pembobolan oleh peretas, termasuk yang telah menyasar situs lembaga pemerintahan.
Ia menilai teknologi yang diharapkan mempermudah diplomasi melalui kanal digital perlu diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan. Menurut dia, langkah pencegahan juga harus diciptakan untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
Langkah korporasi menghadapi dinamika geopolitik
Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bambang Sapto Pratomosunu menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan kalangan bisnis, termasuk korporasi, agar lebih kuat dalam menyikapi kondisi geopolitik dan geostrategi.
Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut beberapa upaya yang dapat ditempuh, di antaranya:
- melakukan diplomasi dan berpartisipasi dalam kerja sama internasional;
- memberikan ruang bagi investasi asing langsung;
- terlibat dalam aktivitas sosial;
- membangun inovasi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.
Ia juga menyinggung nilai yang diusung Menteri BUMN Erick Thohir, yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sebagai salah satu upaya menghadapi geopolitik global.
“Ini nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun korporasi yang kuat,” kata Bambang.
