Pemerintah Australia mengakui kemungkinan menerapkan penjatahan bahan bakar menyusul gangguan distribusi minyak global yang dipicu konflik di Selat Hormuz. Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap ketersediaan bensin dan berpotensi menjadi kelangkaan pertama di Australia sejak 1979.

Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan opsi penjatahan bergantung pada seberapa lama konflik berlangsung. Ia menekankan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk menjaga pasokan, sembari meminta masyarakat tetap tenang.

Marles juga mengimbau warga agar membeli bahan bakar secara normal dan tidak berlebihan. Menurutnya, pembelian panik justru dapat memperburuk keadaan, meski stok dinilai masih mencukupi jika digunakan seperti biasa.

Sejumlah laporan mengenai kehabisan stok di beberapa stasiun pengisian bahan bakar disebut terjadi bukan semata karena kelangkaan, melainkan akibat lonjakan permintaan. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan mobilitas, otoritas setempat telah melepaskan sekitar 20 persen dari cadangan bahan bakar nasional ke pasar.

Selain itu, pemerintah melonggarkan sementara standar kualitas bensin dengan mengizinkan kandungan sulfur yang lebih tinggi agar pasokan tetap tersedia di pompa pengisian.

Di tengah situasi tersebut, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia memperketat pengawasan terhadap pengecer bensin besar setelah terjadi lonjakan harga tajam di berbagai wilayah. Pemerintah memperingatkan akan menjatuhkan sanksi berat bagi pihak yang memanfaatkan krisis untuk meraup keuntungan tidak wajar, dengan denda yang disebut telah meningkat dua kali lipat sejak konflik pecah.