Australia kian memanfaatkan dukungannya terhadap sektor perikanan di Pasifik untuk memperkuat stabilitas regional, di tengah meningkatnya tantangan geopolitik. Melalui kombinasi operasi pengawasan, bantuan teknis, dan pendanaan pembangunan, Canberra berupaya mendukung ketahanan ekonomi serta keamanan maritim di Kepulauan Pasifik—kawasan yang mata pencaharian, kedaulatan, dan keberlanjutannya sangat terkait dengan perairan samudra.
Salah satu fokus utama pendekatan Australia adalah dukungan jangka panjang terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan, terutama tuna yang menjadi komoditas penting bagi perekonomian negara-negara Pasifik. Australia menyumbang sekitar Rp52,3 miliar (US$3,2 juta) per tahun kepada Badan Perikanan Forum Kepulauan Pasifik (Forum Fisheries Agency/FFA), lembaga yang mengawasi pengelolaan sumber daya laut regional. Pendanaan ini ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum, pengumpulan data, dan penilaian ilmiah yang dibutuhkan untuk mempertahankan perikanan.
Analis kebijakan berbasis di Sydney, Yunkang Liu, menilai fokus pada isu maritim nontradisional seperti perikanan dan tanggap bencana memungkinkan Australia membangun kerja sama praktis dengan negara-negara tetangga sekaligus melindungi diri dari ketegangan strategis di kawasan.
Di sisi keamanan, Pasukan Pertahanan Australia (Australian Defence Force/ADF) mendukung pengawasan maritim Pasifik melalui Operasi Solania, menurut Departemen Pertahanan Australia (Defence). Misi ini merupakan bagian dari upaya multinasional yang dipimpin Kelompok Koordinasi Pertahanan Kuadrilateral yang beranggotakan Australia, Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, serta mencakup operasi gabungan seperti Island Chief, Kurukuru, dan Tui Moana.
Operasi-operasi tersebut menargetkan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU) yang disebut menyebabkan kerugian ratusan juta dolar setiap tahun serta mengancam ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati laut negara-negara Pasifik. Pada 2024, FFA melaporkan Operasi Kurukuru mencakup area lebih dari 21 juta kilometer persegi, mengidentifikasi delapan kapal yang menjadi perhatian (vessel of interest), dan melakukan 89 pemeriksaan di atas kapal, baik di laut maupun di pelabuhan.
Operasi Solania dibentuk pada 2016 dan dinilai penting untuk melawan penangkapan ikan IUU, melestarikan lingkungan laut, serta mendorong keberlanjutan jangka panjang stok ikan regional, menurut Defence.
Dalam pelaksanaannya, ADF mengerahkan aset seperti pesawat C-27J Spartan milik Angkatan Udara Australia dan pesawat KA350 King Air untuk berpatroli di zona ekonomi eksklusif yang luas, yang dalam beberapa misi dapat mencakup hingga 30.000 mil laut persegi. Patroli yang dikoordinasikan dengan unit maritim setempat itu mengumpulkan citra dan intelijen terkait aktivitas kapal, serta membagikan data kepada FFA untuk mendukung penegakan hukum.
Defence menyatakan Operasi Solania tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kegiatan militer, melainkan juga bagian dari upaya memadukan agenda keamanan dengan sasaran pembangunan. Australia, misalnya, menyediakan bantuan Rp84,1 miliar (US$5,15 juta) untuk periode 2021–2025 guna memperluas pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Kiribati, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Program ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, ketahanan pangan, dan mata pencaharian dengan memberdayakan masyarakat mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
Menurut Liu, Australia juga bekerja sama dengan ASEAN untuk menangani penangkapan ikan IUU melalui Program Perikanan Berkelanjutan Asia Tenggara yang berlangsung pada 2022–2026, menandai dimensi lintas kawasan dari strategi perikanan Australia.
Selain itu, Canberra berinvestasi melalui lembaga seperti Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia yang mendorong riset guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan perikanan. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga disebut membantu pemerintah Australia mendukung program berbasis komunitas, khususnya di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.
Liu menilai sektor perikanan merupakan area kerja sama dengan potensi konflik yang relatif rendah. Isu seperti konservasi laut dan perikanan berkelanjutan dinilai dapat menjadi platform yang tidak terlalu bermuatan politik untuk membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan regional.
Secara keseluruhan, dukungan Australia di bidang pertahanan, pembangunan, dan diplomasi menunjukkan bagaimana kerja sama perikanan ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi Indo-Pasifik. Di tengah meningkatnya sengketa di Pasifik, operasi pengawasan seperti Solania dan investasi pada perikanan berkelanjutan diarahkan untuk melindungi sumber daya laut sekaligus memperkuat posisi Australia sebagai mitra bagi negara-negara Pasifik.
