ASEAN terus menghadapi tantangan keamanan kawasan Asia Tenggara yang kian kompleks, mulai dari sengketa perbatasan Thailand–Kamboja hingga krisis politik di Myanmar. Di tengah situasi tersebut, organisasi regional ini kerap dikritik lamban dan terlalu berhati-hati, bahkan dijuluki “macan tanpa taring” karena dinilai lebih banyak berbicara daripada bertindak.
Namun, pendekatan diplomasi yang dikenal sebagai ASEAN Way—yang menekankan dialog, konsensus, dan musyawarah—dipandang memiliki logika tersendiri. Dalam kerangka soft power seperti yang diperkenalkan Joseph Nye, pengaruh tidak selalu lahir dari kekuatan militer atau tekanan ekonomi, melainkan dari kemampuan membentuk perilaku pihak lain melalui nilai, norma, dan kepercayaan. Pada titik ini, pendekatan yang terlihat “lembut” justru dinilai sebagai sumber kekuatan ASEAN.
Setidaknya ada tiga alasan yang kerap digunakan untuk menjelaskan mengapa mekanisme kolektif ASEAN dianggap tetap relevan: diplomasi ASEAN menciptakan ruang dialog yang inklusif, prinsip non-intervensi berfungsi strategis dalam membangun kepercayaan, dan mekanisme keamanan regional ASEAN berperan sebagai penahan agar konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi terbuka.
Diplomasi sebagai ruang dialog
Ciri utama ASEAN Way adalah proses pengambilan keputusan yang bertumpu pada kesepakatan bersama. Proses ini sering berjalan perlahan, tetapi dinilai menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima karena tidak lahir dari paksaan sepihak. Dalam konteks soft power, model ini dipandang sebagai bentuk pengaruh yang bekerja melalui kepercayaan, bukan tekanan.
Salah satu contoh yang disorot adalah ketegangan Thailand dan Kamboja terkait Kuil Preah Vihear pada 2011. Dalam kasus itu, ASEAN tidak menempuh jalur sanksi atau tekanan langsung, melainkan mendorong penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Mediasi diplomatik Indonesia sebagai Ketua ASEAN saat itu disebut turut membantu meredam eskalasi. Upaya menjaga stabilitas melalui diplomasi juga disebut berlanjut ketika Malaysia sebagai Ketua ASEAN pada 2025 menginisiasi pertemuan trilateral pada 28 Juli antara Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
Forum-forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) juga kerap dinilai sekadar ajang diskusi tanpa keputusan. Meski demikian, forum tersebut dipandang menyediakan ruang aman bagi negara-negara yang bersaing untuk tetap berkomunikasi. Dalam diplomasi, menjaga kanal dialog tetap terbuka sering dianggap penting untuk mencegah salah perhitungan yang dapat memicu ketegangan baru.
Non-intervensi dan upaya menjaga kepercayaan
Prinsip non-intervensi merupakan salah satu fondasi ASEAN. Prinsip ini sering dikritik karena dianggap menghambat respons terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, di kawasan yang beragam dari sisi sistem politik, budaya, dan kepentingan nasional, non-intervensi dipandang sebagai instrumen untuk menjaga rasa saling percaya antarnegara.
Krisis Myanmar menjadi ujian besar bagi ASEAN. Setelah kudeta militer pada 2021, ASEAN meluncurkan Five-Point Consensus yang menekankan penghentian kekerasan, dialog konstruktif, serta penunjukan utusan khusus. Meski implementasinya dinilai lemah dan kurang memberi tekanan kepada junta militer, langkah ini tetap mencerminkan pendekatan quiet diplomacy yang menempatkan persuasi dan keterlibatan di atas konfrontasi langsung. Alih-alih mengisolasi Myanmar, ASEAN mempertahankan jalur komunikasi sebagai bagian dari pendekatan khasnya.
Menjembatani rivalitas kekuatan besar
Di luar persoalan internal, ASEAN juga berperan dalam mengelola dinamika persaingan kekuatan besar di kawasan. Melalui forum seperti East Asia Summit dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus), ASEAN menjadi tuan rumah bagi negara-negara dengan kepentingan strategis besar, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, serta Jepang dan Australia.
Dalam berbagai pertemuan itu, ASEAN diposisikan sebagai “jembatan strategis” agar para pihak tetap berdialog dan tidak terjebak pada eskalasi konflik. Dengan membingkai interaksi dalam norma dan mekanisme regional, ASEAN disebut berupaya mengubah potensi kompetisi menjadi keterlibatan yang lebih terkendali. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan soft balancing, yakni penggunaan pengaruh diplomatik untuk menahan dominasi tanpa konfrontasi langsung.
Menilai ulang ukuran “ketegasan” ASEAN
Kritik terhadap ASEAN umumnya berangkat dari ukuran ketegasan yang menuntut tindakan cepat dan keras. Namun, pendekatan ASEAN tidak dirancang menyerupai NATO atau Uni Eropa. Organisasi ini bertumpu pada nilai harmoni, konsensus, dan dialog, yang dipandang sesuai dengan konteks politik kawasan.
Dalam pandangan yang menekankan soft power, kekuatan tidak selalu tampak di permukaan. Ia bekerja melalui pembentukan persepsi, penciptaan kepercayaan, dan perubahan perilaku tanpa ancaman atau paksaan. Dengan kerangka itu, pendekatan “lunak” ASEAN dinilai tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
