Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna memastikan kelancaran keberangkatan ibadah haji 2026.
Azis mengatakan pelaksanaan haji melibatkan umat Islam dari berbagai negara, sehingga diperlukan komunikasi dan kerja sama antarnegara melalui forum negara-negara Islam. Ia menilai pemerintah perlu memaksimalkan peran forum tersebut untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti potensi dampak perang di Timur Tengah terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan langkah mitigasi, tetapi perlu aktif menguatkan diplomasi luar negeri.
Ia menyebut negara-negara mayoritas Muslim yang akan menggelar ibadah haji perlu mendorong perdamaian, termasuk negara-negara yang tergabung dalam OKI. Selain itu, Azis meminta pemerintah menyiapkan sejumlah skenario antisipasi apabila konflik di Timur Tengah meningkat.
Azis menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan. Ia meminta pemerintah menempuh diplomasi sekaligus menyiapkan mitigasi agar warga dapat menjalankan ibadah dengan aman.
Sebelumnya, Kemenhaj disebut telah menyiapkan sejumlah skenario untuk pelaksanaan keberangkatan haji pada 2026, antara lain perubahan rute penerbangan dan kemungkinan penundaan keberangkatan.
