Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Inpres itu antara lain memangkas perjalanan dinas pejabat hingga 50% sebagai bagian dari efisiensi anggaran Rp306,6 triliun.
Namun, dalam sekitar 15 bulan masa pemerintahannya, Prabowo tercatat melakukan lebih dari 49 kunjungan ke 28 negara. Jumlah itu disebut hampir dua kali lipat dibanding lawatan Presiden Joko Widodo pada periode yang hampir sama. Kunjungan terbaru adalah menghadiri KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
Dalam rangkaian lawatan tersebut, Prabowo diperkirakan menghabiskan sekitar 95–112 hari di luar negeri, setara sekitar empat bulan hari kerja tanpa libur. Kondisi ini memunculkan kritik, terutama ketika pemerintah mengampanyekan efisiensi anggaran dan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Di luar perdebatan soal frekuensi, pertanyaan yang mengemuka adalah manfaat apa yang diperoleh Indonesia dari diplomasi luar negeri yang sangat aktif.
Sejumlah kunjungan Prabowo menonjolkan aspek simbolik dan personal. Ia beberapa kali tampil sebagai tamu kehormatan dalam parade dan perayaan kenegaraan, mulai dari Hari Republik India, Bastille Day di Prancis, hingga parade 80 Tahun Kemenangan Cina di Lapangan Tiananmen. Di Prancis, Prabowo juga menyampaikan pernyataan terbuka kepada Presiden Emmanuel Macron mengenai pengalamannya menyaksikan acara serupa dari pinggir jalan saat berada di Paris, sebelum akhirnya berada di podium bersama pemimpin negara.
Kehadiran di panggung internasional dapat meningkatkan visibilitas seorang pemimpin, tetapi visibilitas tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh strategis. Kritik yang muncul menilai pola diplomasi belakangan lebih menekankan kehadiran simbolik dibanding membawa pulang hasil kesepakatan yang konkret dan selaras dengan kepentingan nasional.
Dari sisi arah politik luar negeri, pola kunjungan Prabowo dinilai tidak menunjukkan logika penyeimbangan di tengah persaingan kekuatan besar. Dalam periode awal pemerintahannya, ia lebih sering mengunjungi Timur Tengah, Rusia, Prancis, dan Inggris dibanding negara-negara ASEAN maupun Amerika Serikat dan Cina. Sebagai presiden, ia disebut belum mengunjungi Vietnam, Laos, Kamboja, maupun Timor Leste, padahal ASEAN selama ini menjadi fondasi utama politik luar negeri Indonesia.
Prabowo juga tidak menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Sementara itu, intensitas hubungan dengan Rusia dan beberapa negara Timur Tengah terlihat lebih menonjol. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah memaknai prinsip politik luar negeri bebas-aktif, mengingat selektivitas kunjungan dinilai membuat arah strategis diplomasi Indonesia kurang jelas.
Faktor kedekatan personal disebut turut memengaruhi pola diplomasi tersebut, termasuk relasi Prabowo dengan Raja Abdullah II dari Yordania, ketertarikannya pada Rusia dan Vladimir Putin, serta jejaring ekonomi di kawasan teluk yang disebut dijembatani adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Akibatnya, diplomasi Indonesia dinilai berisiko lebih digerakkan preferensi personal dan simbol prestise ketimbang prioritas geopolitik yang konsisten.
Hubungan Indonesia–Rusia menjadi salah satu contoh yang kerap disorot. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Prabowo beberapa kali mengunjungi Rusia dan bertemu langsung dengan Putin. Pemerintah menampilkan kedekatan ini sebagai capaian diplomasi, tetapi kritik menyebut hasil konkret yang muncul masih minim.
Salah satu polemik adalah rencana pembelian minyak Rusia dengan “harga khusus” yang sempat diumumkan pemerintah. Klaim tersebut memicu perdebatan setelah pejabat Rusia menyatakan tidak ada diskon dan harga tetap mengikuti mekanisme bisnis serta pasar global.
Kedekatan dengan Rusia juga membawa risiko geopolitik. Uni Eropa memasukkan terminal minyak Karimun di Kepulauan Riau dalam paket sanksi terbaru terkait dugaan keterlibatan dalam rantai distribusi minyak Rusia. Risiko sanksi sekunder dinilai dapat berdampak pada biaya logistik dan asuransi, memperketat pengawasan transaksi energi, serta menimbulkan risiko reputasi yang membuat bank, investor, dan perusahaan internasional lebih berhati-hati.
Di luar isu sanksi, catatan kerja sama Indonesia–Rusia juga disebut sering tertunda. Sejumlah proyek yang pernah diumumkan, seperti kilang Tuban Pertamina–Rosneft sejak 2017, rencana kereta api Kalimantan sejak 2015, serta wacana spaceport Biak, masih disebut belum terealisasi atau tetap berada pada tahap perencanaan.
Di sisi lain, terdapat perkiraan biaya yang menyertai intensitas kunjungan luar negeri presiden. Setiap kunjungan disebut dapat menelan sekitar Rp20 miliar. Jika angka itu digunakan sebagai acuan, total 49 kunjungan mendekati Rp1 triliun, meski angka kumulatif tersebut disebut belum pernah diumumkan pemerintah secara resmi.
Perdebatan kemudian mengerucut pada ukuran keberhasilan diplomasi. Jumlah kunjungan, foto bersama pemimpin dunia, atau tampil dalam parade internasional dinilai belum cukup untuk menilai capaian politik luar negeri. Ukuran utamanya adalah sejauh mana diplomasi mampu menghasilkan keuntungan strategis dan memenuhi kepentingan nasional.
Hingga kini, manfaat konkret dari diplomasi yang intens tersebut dinilai belum sepenuhnya terlihat. Sumber investasi asing terbesar di Indonesia masih berasal dari mitra tradisional seperti Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang, bukan dari negara-negara yang paling sering dikunjungi. Selain itu, komitmen investasi yang muncul dari kunjungan disebut kerap tidak terealisasi, sementara Indonesia juga menghadapi pengeluaran besar, termasuk untuk pembelian di sektor pertahanan dan energi.
Dengan kondisi tersebut, tantangan diplomasi Indonesia saat ini bukan semata meningkatkan visibilitas di panggung global, melainkan memastikan kehadiran itu diterjemahkan menjadi pengaruh serta keuntungan yang nyata bagi Indonesia.
