Negara-negara anggota Perjanjian Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangements/FPDA) menyesuaikan kerja sama mereka di tengah perubahan lanskap keamanan regional. Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Britania Raya meningkatkan pelatihan gabungan, mengerahkan aset yang lebih canggih, serta memperbanyak kontak personel tingkat tinggi. Sejumlah langkah terbaru itu ditampilkan dalam latihan Bersama Lima pada Oktober 2024, yang dinilai dapat memperkuat interoperabilitas dan mendukung keamanan kawasan.
FPDA dibentuk pada 1971 sebagai perjanjian keamanan tidak mengikat yang awalnya berfokus pada pertahanan Malaysia dan Singapura, yang saat itu baru merdeka. Pada Januari 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memuji FPDA sebagai contoh kemajuan berkelanjutan “di front multilateral,” sebagaimana tertuang dalam pernyataan setelah Retret Pemimpin Malaysia-Singapura ke-11 di Putrajaya, Malaysia.
Rangkaian latihan FPDA mencakup latihan lapangan tahunan Bersama Lima, serta latihan integrasi taktis Bersama Shield dan Suman Warrior. Selain itu, ada latihan pos komando yang berfokus di darat, yang juga digelar setiap tahun.
Analis senior S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Thomas Lim, menilai pendalaman latihan multilateral dapat dilakukan melalui keterlibatan peralatan militer yang lebih canggih maupun penajaman fokus pada area kepentingan bersama, seperti kontraterorisme dan keamanan maritim.
Dalam pertemuan di sela forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada Mei 2024, para menteri pertahanan FPDA sepakat mengintegrasikan drone, pesawat jet tempur generasi kelima, dan pesawat pengawasan untuk meningkatkan kompleksitas serta kecanggihan latihan.
Latihan Bersama Lima yang diselenggarakan Singapura pada 2024—yang berarti “Lima Bersama-Sama” dalam bahasa Melayu—menjadi latihan pertama yang menampilkan pesawat jet tempur generasi kelima. Dalam latihan itu, Australia mengerahkan enam F-35A, sementara Selandia Baru mengikutsertakan pesawat patroli P-8A. Kementerian Pertahanan Singapura menyatakan kehadiran platform tersebut meningkatkan efektivitas pelatihan secara signifikan.
Komandan kontingen Australia, Mayor Mark Tamblyn, menyebut pengerahan F-35A sebagai capaian penting dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan realisme dan kecanggihan pelatihan, sekaligus membangun kapasitas di dalam FPDA.
Untuk menyesuaikan diri dengan ancaman yang berkembang, latihan FPDA juga menggabungkan kendaraan udara tak berawak serta pertukaran pakar mengenai berbagai topik, termasuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan keamanan regional disebut meningkat. Ketegangan geopolitik turut dipengaruhi oleh pengembangan kekuatan militer dan klaim teritorial Republik Rakyat Tiongkok, termasuk di Laut Cina Selatan. Pada pertengahan 2024, Beijing menuntut Malaysia menghentikan eksplorasi minyak di Luconia Shoals yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Kuala Lumpur menegaskan akan melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di perairannya.
Di sisi lain, pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal tetap menjadi ancaman di Selat Malaka dan Singapura. Tercatat 62 insiden pada 2024 di jalur perdagangan global tersebut, menurut Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia. Asia Tenggara juga rentan terhadap bencana alam seperti tsunami, topan, dan banjir yang dapat mengancam infrastruktur pesisir, pelayaran, serta stabilitas ekonomi.
Sejumlah analis menilai FPDA memiliki ruang untuk beradaptasi menghadapi perubahan isu keamanan. Thomas Lim menyebut FPDA memiliki elemen operasional dan sifat yang fleksibel, dengan operasi yang dapat disesuaikan dari tahun ke tahun berdasarkan ancaman yang dinilai paling mendesak. Ia juga menilai FPDA menjadi platform yang mempertemukan para profesional pertahanan lintas negara, sehingga pertukaran tersebut dapat mendorong iktikad baik dan saling pengertian.
Menurutnya, partisipasi negara-negara dalam latihan gabungan juga membantu memperkuat nilai penegakan tatanan internasional berbasis aturan, serta mempromosikan sentralitas kerja sama dan komunikasi di tengah arena internasional yang penuh sengketa.
