World Food Programme (WFP) mengeluarkan peringatan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi memperburuk krisis pangan dunia. WFP menilai eskalasi konflik dapat mendorong lonjakan jumlah orang yang mengalami kelaparan akut hingga mencapai level rekor pada 2026, dengan hampir 45 juta orang tambahan berisiko masuk kategori rawan pangan.
Menurut WFP, risiko tersebut meningkat apabila konflik berlangsung berkepanjangan dan harga energi global tetap tinggi. Kondisi itu dapat memicu kenaikan biaya produksi pangan, mendorong harga makanan naik, membuat logistik semakin mahal, serta mengganggu rantai pasok global. Dampak serupa pernah terlihat saat perang Rusia–Ukraina pada 2022, ketika inflasi pangan meluas ke banyak negara.
Di Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ancaman krisis pangan merupakan isu nyata dan setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan masing-masing. Ia mengingatkan bahwa titik lemah di satu wilayah dapat menimbulkan efek domino secara global, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor pangan.
Amran menyampaikan produksi beras nasional disebut telah surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah (CBP) juga dilaporkan telah melampaui 4 juta ton, yang dinilai menjadi indikator bahwa upaya pembangunan pertanian mulai menunjukkan hasil.
Meski demikian, surplus beras dinilai tidak otomatis meniadakan risiko. Kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, dan lonjakan biaya logistik tetap dapat memicu inflasi pangan, termasuk di negara yang memiliki surplus. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga stabilitas harga dan aksesibilitas.
Dampak krisis pangan global berpotensi terasa pada harga bahan pokok di pasar domestik. Kenaikan harga beras dapat menekan daya beli keluarga, terutama kelompok berpendapatan terbatas. Selain itu, kelaparan akut berisiko memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan produktivitas nasional.
Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penguatan produksi dalam negeri hingga kebijakan pengendalian harga bahan pokok. Selain itu, terdapat kebijakan penarikan izin perubahan lahan sawah ke pemerintah pusat, serta program bantuan pangan yang disalurkan Bulog kepada 32 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada periode Februari–Maret.
Namun, tantangan dinilai masih besar. Konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel, serta fluktuasi harga energi global, disebut tetap menjadi faktor yang dapat mengganggu stabilitas pangan. Dalam situasi tersebut, Indonesia dipandang perlu terus meningkatkan cadangan strategis, melakukan diversifikasi sumber pangan, dan memperkuat jaringan logistik domestik.
