Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Umar Hadi, menyampaikan bahwa negara-negara anggota telah sepakat PBB perlu direformasi. Menurut Umar, kesepakatan itu didorong perubahan situasi global yang terjadi sejak organisasi tersebut berdiri sekitar 80 tahun lalu.
Umar menjelaskan, ada sedikitnya tiga perubahan besar dibandingkan kondisi saat PBB dibentuk, yakni bertambahnya jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, serta munculnya berbagai perusahaan yang dapat memengaruhi ekosistem dunia melalui kekuatan ekonomi.
“Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi,” kata Umar dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Ia menilai faktor-faktor tersebut menjadi dasar meningkatnya dorongan reformasi, sekaligus membuat Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini diperkirakan berlangsung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja,” ujar Umar.
Terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang, Umar menyebut hal itu menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Umar mengatakan Indonesia juga akan menyampaikan perkembangan serta prioritas-prioritas ke depan dalam upaya ikut menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Umar menambahkan, Indonesia memiliki peran kepemimpinan dalam sejumlah isu global, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam isu Palestina serta kontribusi Indonesia terhadap PBB, termasuk dalam agenda reformasi organisasi tersebut.
Sidang Umum PBB ke-80 telah dibuka pada 9 September 2025. Dua pekan setelahnya, Debat Umum Tingkat Tinggi dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2025.
Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa (23/9/2025). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan informasi yang diterima menyebutkan pidato Presiden direncanakan pada tanggal tersebut.
Kehadiran Prabowo disebut menjadi yang pertama kali bagi Presiden RI dalam 10 tahun terakhir. Presiden RI ke-7 Joko Widodo tidak menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung selama masa jabatannya.
