Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan dukungannya terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji anggota kabinet maupun anggota DPR RI sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Menurut Zulfikar, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada aspek gaji pejabat negara. Ia menilai seluruh program dan kebijakan yang dibiayai negara juga perlu ditinjau ulang agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih efektif.
“Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua,” kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (17/3/26).
Ia menegaskan rasionalisasi dan evaluasi perlu dilakukan secara merata, baik terhadap belanja pegawai maupun berbagai kegiatan yang menggunakan uang negara.
“Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai antisipasi dampak krisis global.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan, antara lain penerapan WFH bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, Pakistan juga disebut melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden Prabowo menyampaikan berbagai contoh tersebut dapat menjadi bahan kajian pemerintah dalam menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
