Vatikan menegaskan tidak akan bergabung dalam Board of Peace, inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan semula diformulasikan untuk mengawasi rencana gencatan senjata serta rekonstruksi Gaza. Sikap ini disampaikan di tengah sorotan terhadap posisi Paus Leo—paus pertama berkebangsaan Amerika Serikat—yang dikenal kerap mengkritik kebijakan Trump.
Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menyatakan bahwa penanganan krisis internasional semestinya berada di bawah pengelolaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, Takhta Suci menilai forum baru tersebut tidak mencerminkan kerja sama internasional yang inklusif dan multilateral.
“Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang berbeda dan tidak mencerminkan karakter negara-negara lain. Salah satu kekhawatiran utama kami adalah bahwa dalam tataran internasional, pengelolaan situasi krisis seharusnya berada di bawah PBB. Inilah prinsip yang terus kami tekankan,” kata Parolin seperti dikutip TRT World.
Parolin menambahkan, forum tersebut dinilai belum cukup mewakili semangat kerja sama internasional yang luas. Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran Vatikan bahwa Board of Peace tidak dapat menggantikan peran PBB dalam pengelolaan konflik global.
Board of Peace dibentuk dalam konteks rencana perdamaian Gaza yang berujung pada gencatan senjata rapuh pada Oktober 2025. Trump kemudian mengusulkan perluasan mandat forum ini untuk menangani konflik internasional lain di luar Gaza. Pertemuan pertama Board of Peace dijadwalkan berlangsung di Washington, Amerika Serikat, pada pekan ini.
Meski undangan telah disampaikan kepada Vatikan dan Paus Leo, keputusan yang disampaikan melalui Parolin menunjukkan perbedaan prinsip mengenai cara mengelola krisis internasional. Vatikan menilai forum tersebut cenderung menonjolkan dominasi negara-negara kuat ketimbang inklusivitas yang diperlukan untuk memperoleh legitimasi global.
Selain Vatikan, sejumlah negara disebut tidak bergabung secara penuh dengan Board of Peace. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, juga dikutip TRT World, menyatakan bahwa pengakuan Palestina sebagai negara menuntut keterlibatan Israel dan Palestina secara setara, sementara forum tersebut dinilai tidak dirancang demikian.
“Mengakui Palestina sebagai sebuah negara berarti penting bahwa Israel dan Palestina sama-sama ikut berpartisipasi. Forum ini tidak dirancang seperti itu,” ujar Sheinbaum. Ia menambahkan bahwa Meksiko hanya mengirimkan duta besar mereka untuk PBB sebagai pengamat, bukan sebagai anggota penuh.
Penolakan Vatikan menegaskan kembali pendekatan moralnya dalam diplomasi internasional. Parolin menekankan pentingnya mekanisme multilateral yang transparan dan adil, di mana penanganan konflik global dilakukan melalui jalur yang inklusif dan diakui secara luas.
