BERITA TERKINI
Trump Bertolak ke Beijing Temui Xi, Isu Iran dan Taiwan Bayangi Agenda

Trump Bertolak ke Beijing Temui Xi, Isu Iran dan Taiwan Bayangi Agenda

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan bertolak ke Beijing pada Selasa (12/05) untuk bertemu Presiden China Xi Jinping, di tengah upaya Washington meminta Beijing menekan Iran agar menyetujui persyaratan guna mengakhiri perang yang telah berlangsung dua bulan atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei itu dinilai hanya memunculkan ekspektasi terbatas. Ini menjadi pertemuan pertama Trump dan Xi sejak keduanya menyepakati jeda perang dagang pada Oktober 2025. Sejumlah pengamat menilai dinamika terbaru menunjukkan pendekatan Trump belum menghasilkan keunggulan yang jelas menjelang perundingan.

Agenda kunjungan disiapkan dengan rangkaian acara seremonial di Beijing, termasuk KTT di Great Hall of the People, kunjungan ke situs warisan dunia UNESCO Kuil Langit, jamuan kenegaraan, serta sesi minum teh dan makan siang bersama. Namun, kemegahan acara dinilai tidak otomatis berbanding lurus dengan capaian yang akan diperoleh.

Alejandro Reyes, profesor yang meneliti kebijakan luar negeri China di University of Hong Kong, menilai Trump berada pada posisi lebih membutuhkan China. Menurutnya, Trump memerlukan capaian kebijakan luar negeri yang dapat menunjukkan upaya menjaga stabilitas global, terutama di tengah tekanan politik domestik.

Survei Reuters/Ipsos bulan lalu menunjukkan lebih dari 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui perang Iran yang dilancarkan Trump. Situasi ini memperbesar tuntutan agar kunjungan ke Beijing menghasilkan sesuatu yang konkret.

Taiwan menjadi isu sensitif

Di antara isu yang berpotensi paling sensitif adalah Taiwan. Saat ditanya mengenai komitmen Amerika Serikat untuk menjual senjata ke Taiwan, Trump tidak memberikan jawaban langsung. Ia mengatakan Xi menginginkan AS tidak melanjutkan penjualan senjata tersebut dan ia akan membahasnya dalam pertemuan, sembari menegaskan topik itu hanya salah satu dari banyak hal yang akan dibicarakan.

Trump juga menyatakan dirinya tidak berpikir akan terjadi skenario seperti invasi Rusia ke Ukraina dalam konteks Taiwan. Ia menambahkan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xi Jinping dan menyebut China mengetahui ia tidak menginginkan hal itu terjadi. Meski demikian, Trump mencatat jarak Amerika Serikat dengan China “sangat, sangat jauh”.

Menanggapi pernyataan Trump, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat sebagai pendukung keamanan utama Taiwan. Taiwan juga menyebut akan membangun kemampuan pencegahan yang efektif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Dalam kerangka “Six Assurances” tahun 1982, Amerika Serikat menyatakan tidak akan “berkonsultasi” dengan China terkait penjualan senjata ke Taiwan. Namun dinamika politik di Washington turut menambah tekanan. Sekelompok senator AS yang dipimpin Jeanne Shaheen—politisi Partai Demokrat teratas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat—mendesak Trump segera menyetujui paket senjata senilai 14 miliar dolar AS untuk Taiwan. Mereka juga meminta pemerintah memperjelas bahwa dukungan AS untuk Taiwan tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dinegosiasikan, termasuk ketika membahas isu ekonomi.

Di sisi lain, Wu Xinbo, profesor Universitas Fudan Shanghai yang juga berada di dewan penasihat kebijakan Kementerian Luar Negeri China, menyatakan Trump perlu menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan atau mengambil tindakan yang mendorong agenda separatis.

Iran dan Selat Hormuz jadi agenda berat

Selain Taiwan, isu Iran menjadi beban besar dalam pertemuan ini. Trump disebut menunjukkan sikap yang berubah-ubah mengenai peran China: di satu sisi kerap mengecam Beijing karena dinilai tidak cukup menekan Iran sebagai pembeli minyak terbesarnya, namun di sisi lain memuji pemerintah Xi karena membantu mendorong Teheran kembali ke meja perundingan ketika negosiasi gencatan senjata nyaris gagal pada April 2026.

Menjelang kunjungan, Gedung Putih disebut menetapkan ekspektasi rendah terkait peluang Trump membujuk Xi mengubah sikap China. Pemerintahan Trump juga menyatakan tidak ingin isu Iran menggagalkan agenda lain yang rumit, seperti perdagangan dan upaya mendorong China memblokir ekspor bahan baku fentanil.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan pemerintah tidak ingin isu tersebut menggagalkan hubungan yang lebih luas atau kesepakatan yang mungkin muncul dari pertemuan di Beijing.

Ahmed Aboudouh, pengamat dari Chatham House yang fokus pada politik China di Timur Tengah, menilai Beijing secara terbuka menyatakan ingin perang berakhir dan bekerja secara diplomatis di balik layar, termasuk membantu sekutunya Pakistan mendorong kesepakatan damai. Ia juga menyebut China mengirim “pesan halus” ketidakpuasan kepada Iran terkait penutupan Selat Hormuz, serta kepada AS atas blokirnya terhadap pengiriman Iran.

Menjelang kedatangan Trump, Menteri Luar Negeri China Wang Yi pekan lalu menjamu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing dan membela hak Iran mengembangkan energi nuklir sipil. Xi Jinping juga menyampaikan kritik implisit terhadap AS dengan menekankan pentingnya aturan hukum internasional yang tidak diterapkan secara selektif, serta peringatan agar dunia tidak kembali pada “hukum rimba”.

Sanksi baru jelang pertemuan

Di tengah persiapan pertemuan puncak, pemerintah AS menjatuhkan serangkaian sanksi baru. Departemen Keuangan AS pada Senin (11/05) menjatuhkan sanksi terhadap 12 individu dan entitas yang dituduh memfasilitasi penjualan dan pengiriman minyak Iran ke China.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (08/05) mengumumkan sanksi terhadap empat entitas—termasuk tiga perusahaan berbasis China—karena dituduh menyediakan citra satelit sensitif yang memungkinkan serangan militer Iran terhadap pasukan AS di Timur Tengah.

Sanksi itu dijatuhkan ketika Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyiapkan kunjungan Trump melalui pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di Seoul. Beijing menyebut sanksi tersebut sebagai “tekanan unilateral ilegal” dan menerapkan blocking statute, aturan yang disahkan pada 2021 namun disebut belum pernah digunakan sebelumnya. Aturan ini melarang entitas China mengakui atau mematuhi sanksi AS, dan dipandang sebagai eskalasi baru dalam respons Beijing terhadap tekanan ekonomi Washington.

Delegasi bisnis dan agenda lain

Gedung Putih menyatakan Trump akan membawa sejumlah eksekutif puncak AS, termasuk Elon Musk dan Tim Cook dari Apple. Kunjungan ini disebut berfokus pada upaya meningkatkan perdagangan, meski delegasi bisnis kali ini lebih kecil dibanding kunjungan Trump ke Beijing pada 2017.

Trump juga mengatakan akan membahas penjualan senjata ke Taiwan dan kasus taipan media Jimmy Lai yang dipenjara. Selain itu, keluarga dari dua warga Amerika yang dipenjara di China selama lebih dari satu dekade juga mendesak Trump mengupayakan pembebasan mereka.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menegaskan diplomasi tingkat tinggi antara kedua negara “tidak tergantikan”. Ia menyatakan China bersedia bekerja sama dengan AS dalam semangat kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan untuk memperluas kerja sama, mengelola perbedaan, serta menambah stabilitas dan kepastian di dunia yang bergejolak.

Harapan dan skeptisisme atas hasil

Survei Chicago Council on Global Affairs yang diterbitkan pada Oktober 2025 menunjukkan 53 persen warga Amerika Serikat meyakini AS harus menjalin kerja sama yang bersahabat dengan China, naik dari 40 persen pada 2024. Dengan sentimen tersebut, menjaga stabilitas hubungan dan memperpanjang gencatan perang dagang dapat menjadi modal bagi Trump untuk mengklaim keberhasilan.

Namun sejumlah analis memandang hasil nyata kemungkinan terbatas. Scott Kennedy dari Center for Strategic and International Studies menilai pertemuan ini berpotensi menghasilkan “gencatan senjata superfisial” yang sebagian besar menguntungkan China. Sementara Kurt Campbell, mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS pada era pemerintahan Biden dan kini memimpin The Asia Group, menilai akan sulit mendorong China terlibat lebih dalam pada isu-isu yang diinginkan Washington karena Beijing akan bersikap sangat berhati-hati.