Pertemuan Diskusi Rutin Kader SOKSI (terbatas) ke-8 yang digelar di Graha SOKSI Kalibata, Jakarta Selatan, membahas pertarungan major power antara Amerika Serikat dan China dalam perubahan geopolitik dunia serta dampaknya terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Mayjen (TNI) Prof. Dr. Budi Pramono—yang pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan RI di Teheran, Iran, pada 2009–2012—menyoroti bagaimana sistem politik Amerika Serikat dinilainya mampu menjaga stabilitas pemerintahan meski terjadi pergantian presiden.
“Amerika ini kenapa dia bisa survive, well survive? Pemerintahannya terus berlanjut, tidak ada masalah presidennya siapa, yang berjalan adalah Kongres. Inilah suatu negara yang sudah well setup, sudah mapan. Jadi siapapun presidennya tidak akan terguncang, karena sistem di Kongres terus berjalan,” ujar Budi Pramono.
Ia menjelaskan bahwa pergantian pemimpin di Amerika Serikat tidak serta-merta mengubah kepentingan strategis negara tersebut, termasuk dalam memandang program nuklir Iran. Menurutnya, kepentingan nasional tetap menjadi rujukan utama kebijakan.
“Apakah kalau presidennya gonta-ganti lalu kebijakan terhadap nuklir Iran berubah? Presidennya bisa siapa saja, tetapi kebijakannya akan tetap berjalan seperti ini. Inilah the art of leadership, jadi kepemimpinan itu seni,” katanya.
Budi Pramono kemudian mengulas pendekatan diplomatik yang digunakan Barack Obama saat membangun komunikasi dengan Iran dalam perundingan nuklir pada 2015. Menurutnya, Obama tidak menempuh langkah konfrontatif, melainkan menggunakan pendekatan persuasif dalam membangun hubungan diplomatik dengan Teheran.
“Obama saat itu tidak tiba-tiba di tahun 2015 mengatakan kepada Iran untuk menggunakan nuklir hanya untuk kepentingan energi. Itu tidak terjadi secara instan. Hassan Rouhani juga tidak serta merta langsung menerima begitu saja. Obama menggunakan pendekatan persuasif dalam diplomasi nuklir dengan Iran,” jelasnya.
Ia menambahkan, hubungan Amerika Serikat dan Iran memiliki sejarah panjang—dari sekutu hingga menjadi rival geopolitik—sehingga pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah serta kepentingan nasional masing-masing negara.
“Ketika kita bicara Iran, maka kita tidak bisa lepas dari bagaimana awalnya berteman, menjadi sekutu, kemudian berubah menjadi musuh. Ada proses sejarahnya. Tetapi no matter who is the president, kepentingan nasional mereka tetap ditempatkan paling tinggi,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Budi Pramono juga menyinggung nasionalisasi minyak Iran pada 1953 di bawah Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Menurutnya, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kepentingan nasional Iran, namun memicu intervensi Inggris dan Amerika Serikat yang berujung pada penggulingan Mossadegh.
“1953, Mossadegh melakukan nasionalisasi minyak demi kepentingan nasional Iran. Kebijakan ini mengundang perhatian Inggris dan Amerika, lalu akhirnya Mossadegh digulingkan. Setelah itu hubungan Amerika dan Iran menjadi sangat dekat,” terangnya.
Situasi kemudian berubah setelah Revolusi Iran 1979 yang melahirkan Republik Islam Iran dan mengubah sistem negara dari monarki menjadi republik. Sejak periode itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat disebutnya perlahan memburuk.
“Kemudian terjadilah 1979, muncul Republik Islam Iran. Inilah awal perubahan besar itu. Negara yang tadinya monarki berubah menjadi republik. Hubungannya dengan Amerika perlahan berubah dari mesra menjadi berjarak,” kata Budi Pramono.
Menurutnya, sistem republik di Iran menempatkan merit system sebagai dasar kepemimpinan, sehingga figur pemimpin dipandang lahir dari proses dan kapasitas, bukan semata karena garis keturunan politik.
“Kalau sudah republik, maka yang dikedepankan adalah merit system. Jadi siapa yang jadi presiden benar-benar terpilih, bukan karena anak siapa lalu melanjutkan kekuasaan bapaknya,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Budi Pramono menyinggung Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dipandang Barack Obama sebagai cara paling efektif untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir tanpa harus menempuh jalur perang. Ia menyebut kesepakatan itu dilihat sebagai pencapaian diplomatik penting yang membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi, dengan opsi militer tetap ditempatkan sebagai langkah terakhir apabila diplomasi gagal.
