JAKARTA – Eskalasi krisis energi global yang dipicu perang dan konflik geopolitik dinilai menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, baik dari sisi ekonomi maupun energi. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menilai kerentanan itu terutama dipengaruhi tingginya ketergantungan impor minyak serta posisi geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran penting dunia.
“Indonesia sangat rentan secara ekonomi dan energi akibat ketergantungan impor minyak dan posisinya yang berada di jalur pelayaran global yang vital,” ujar Esther, Selasa (6/5).
Esther menjelaskan, kerentanan Indonesia terhadap dampak perang dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, kerentanan ekonomi dan energi. Dari sisi bahan bakar minyak (BBM), Indonesia disebut masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan BBM, termasuk dari wilayah konflik seperti Timur Tengah. Ketika terjadi gejolak perang, harga minyak dunia berpotensi melonjak dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembengkakan subsidi energi.
Selain itu, kenaikan biaya energi dan logistik global dapat memicu kenaikan harga barang di dalam negeri. Kondisi tersebut berisiko mendorong inflasi, sementara nilai tukar rupiah dapat ikut tertekan karena kebutuhan dolar untuk impor energi meningkat.
Kedua, kerentanan akibat posisi geopolitik yang strategis. Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III yang merupakan jalur pelayaran internasional. Menurut Esther, bila terjadi konflik besar, misalnya di kawasan Asia-Pasifik, jalur-jalur tersebut dapat menjadi lintasan kapal perang asing sehingga menuntut kewaspadaan tinggi.
Ketiga, ancaman terhadap ketahanan pangan. Esther menilai krisis global juga dapat berdampak pada pasokan dan harga pangan di dalam negeri, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas tertentu seperti gandum. Gangguan rantai pasok akibat perang berpotensi memicu kelangkaan dan lonjakan harga pangan nasional.
Melihat kombinasi ketergantungan impor energi, tekanan inflasi, posisi ALKI yang strategis, serta risiko terhadap pangan, Esther mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi dan pangan domestik. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat transisi energi untuk mengurangi paparan Indonesia terhadap gejolak global.
