Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk yang pecah sejak awal 2026 disebut telah mencapai titik terendah. Namun, penyelesaian konflik ini diperkirakan tidak semata ditentukan oleh perundingan di Washington atau langkah militer dari Teheran.
Menurut analisis Mayjen TNI (Purn) Fulad, Penasehat Militer RI untuk PBB periode 2017–2019, arah masa depan konflik justru banyak dipengaruhi dinamika di luar dua pihak utama. Ia menilai proses penentuan stabilitas kawasan berlangsung melalui manuver China di Beijing, kalkulasi politik di Dewan Keamanan PBB di New York, serta peran Eropa yang ditopang kehadiran kapal induk Prancis di kawasan Teluk Aden.
Sejak 28 Februari 2026, situasi disebut memperlihatkan dua jalur konflik yang berjalan paralel: pertempuran militer di Selat Hormuz dan perang diplomatik di balik layar yang melibatkan China, Rusia, serta Eropa.
Di tengah ketegangan itu, Iran mengajukan memorandum 14 poin melalui Pakistan pada 30 April 2026. Dokumen tersebut memuat sejumlah tawaran, antara lain pembukaan kembali Selat Hormuz, pembatasan nuklir, serta pelonggaran sanksi ekonomi. Namun, Fulad menilai proposal tersebut lebih menyerupai gencatan senjata 30 hari ketimbang solusi permanen.
Ia juga menyoroti kondisi lapangan yang menunjukkan pola “asymmetric decoupling”, yakni ketika perundingan berlangsung tetapi konflik tetap bergerak melalui jalur lain. Dalam konteks ini, Israel disebut tetap menggempur proksi Iran di Lebanon dan Gaza. Sebagai respons, Iran dilaporkan menghantam fasilitas energi di Fujairah, Uni Emirat Arab, pada 4 Mei 2026 menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone. Serangan itu dipandang sebagai sinyal kemampuan Iran mengganggu jalur distribusi energi alternatif apabila tekanan terhadapnya meningkat.
Sementara itu, AS di bawah Presiden Donald Trump dinilai mulai menarik diri melalui penghentian operasi “Project Freedom”. Sebagai gantinya, Washington disebut mendorong “Maritime Freedom Construct” untuk membentuk arsitektur keamanan baru tanpa melibatkan isu Palestina yang dinilai kompleks. Ruang yang ditinggalkan AS ini, menurut Fulad, kemudian diisi oleh tiga aktor yang berpotensi menentukan arah konflik.
Pertama adalah China, yang disebut memainkan peran utama dari sisi ekonomi. Beijing dinilai berkepentingan langsung pada stabilitas Selat Hormuz karena disebut membeli 50% ekspor minyak Iran. Kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Teheran disebut mempertegas prioritas China pada stabilitas ekonomi. Fulad menilai China dapat menjadi tameng politik bagi Iran di PBB melalui hak veto, sekaligus menjadi pihak yang memiliki daya tekan ekonomi untuk mendorong Iran berkompromi.
Kedua, Rusia diposisikan sebagai penjamin politik. Meski kemampuan militernya disebut terserap oleh perang di Ukraina, Moskow dinilai tetap berperan penting sebagai pendukung politik Iran di Dewan Keamanan PBB. Rusia disebut konsisten menolak standar ganda Barat dan memberi legitimasi politik bagi posisi Iran, meski lebih sebagai pendukung politik daripada penyokong militer.
Ketiga adalah Eropa, yang menurut Fulad menempuh jalur otonomi strategis. Di bawah komando Prancis melalui kapal induk Charles de Gaulle, Eropa disebut menjalankan misi Franco-British yang bersifat defensif untuk menurunkan premi asuransi pengiriman yang meningkat. Langkah ini dinilai sebagai upaya Eropa mengamankan kepentingan energi tanpa terjebak dalam retorika perang Washington.
Dengan konfigurasi tersebut, Fulad memproyeksikan tiga skenario dalam 30 hari ke depan. Pertama, gencatan senjata berlanjut dengan probabilitas 45%, di mana Selat Hormuz dibuka kembali dengan Eropa sebagai penjamin maritim dan China sebagai penjamin ekonomi Iran. Kedua, perang proksi membeku dengan probabilitas 35%, yakni konflik langsung mereda tetapi pertempuran melalui pihak ketiga seperti Hizbullah dan Houthi berlanjut. Ketiga, eskalasi total dengan probabilitas 20%, apabila negosiasi gagal dan penutupan total Selat Hormuz memicu krisis energi global, dengan harga minyak diperkirakan dapat mencapai 200 dolar AS per barel.
Fulad juga menilai Indonesia perlu mengambil pelajaran dari krisis tersebut. Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor energi yang melintasi Selat Malaka serta kerentanan pada titik-titik geopolitik atau choke points yang perlu diantisipasi. Ia mendorong Indonesia, melalui ASEAN, untuk memperkuat pengawasan maritim secara lebih aktif, mengingat gencatan senjata tanpa pengawasan militer yang kredibel dinilai berpotensi menjadi “bom waktu”.
Menurutnya, konflik Teluk 2026 menegaskan menguatnya era multipolaritas, di mana hasil akhir tidak semata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga pengaruh ekonomi, politik, dan maritim. Dalam kerangka itu, Fulad menyimpulkan “saklar” perdamaian kawasan Teluk saat ini berada di tangan Beijing, Moskow, dan Brussels, sementara gencatan senjata 30 hari dipandang sebagai ujian apakah ketiga kekuatan non-kombatan tersebut mampu meredam konflik atau membiarkannya terus membara sesuai kepentingan geopolitik masing-masing.
